InhuPost, JAKARTA – Pertemuan Tingkat Menteri Bilateral yang dilanjutkan dengan Dialog Industri Kelapa Sawit Redaksi Pos Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, H.E. Airlangga Hartarto mewakili Dewan Menteri CPOPC yang diadakan pada 9 Februari 2023, di Lodge Mandarin Oriental di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri membahas beberapa masalah mendesak terkait dengan industri kelapa sawit, dan mengusulkan pendekatan bersama dan kemungkinan tindakan terkoordinasi. Kedua Menteri sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerja sama dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Secara khusus, para Menteri membahas regulasi Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa (EU).

Kedua Menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas pemberlakuan peraturan tersebut, yang akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekspor minyak sawit global serta negara berkembang lainnya. Para Menteri sepakat bahwa Regulasi tersebut merupakan instrumen proteksionis yang akan menaikkan biaya bagi eksportir minyak sawit dan menurunkan daya saing mereka terhadap minyak nabati lainnya di Uni Eropa. Para Menteri mencatat kekecewaan mereka terhadap Uni Eropa yang belum melakukan konsultasi dengan mitra dagangnya secara berarti.

BACA JUGA: Oil World Prediksi Permintaan Terhadap Minyak Sawit Indonesia Bakal Terus Melonjak

Sehubungan dengan itu, didiskusikan strategi-strategi untuk pengakuan ISPO dan MSPO yang lebih luas di pasar global dan diupayakan secara aktif, termasuk benchmark dan jalur-jalur pengakuan. “Pertemuan tersebut juga membahas strategi perluasan keanggotaan CPOPC dan sudah di sepakati untuk memasukkan Honduras menjadi anggota ketiga CPOPC dalam waktu dekat” kata Airlangga dalam Konferensi Pers yang di hadiri InhuPost.

Untuk lebih meningkatkan visibilitas CPOPC, pertemuan tersebut sepakat untuk mengintensifkan keterlibatan dengan badan-badan PBB. Para Menteri juga setuju untuk lebih upaya terkoordinasi Redaksi Pos kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja dan legalisasi pekerja asing di industri.

Menanggapi kesepakatan politik baru-baru ini tentang proposal Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa, pertemuan tersebut sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE dalam mengkomunikasikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut terhadap sektor kelapa sawit, terutama pada kemungkinan pengecualian petani kecil dari rantai pasokan, dan dalam mencari kemungkinan pendekatan kolaboratif di Redaksi Pos pihak-pihak terkait. Pertemuan tersebut menyepakati kelayakan penggunaan ASEAN sebagai platform strategis untuk menyuarakan keprihatinan sektor kelapa sawit.

BACA JUGA: Perbaikan Tata Kelola Sawit, Menuju Pekebun Bermartabat di Sanggau

“Terkait masalah Regulasi Komoditas Bebas Deforestasi EU, pertemuan ini sepakat melakukan misi bersama ke EU untuk mengomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut dan mencari kemungkinan kolaboratif pendekatan antar stakeholder. CPOPC bermaksud untuk terus terlibat dengan EU dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun negara konsumen,” kata Airlangga.

Para Menteri juga sepakat bahwa setelah misi bersama ke UE, kunjungan juga akan dilakukan ke India untuk memanfaatkan beberapa peluang potensial di negara tersebut. Kunjungan tersebut Redaksi Pos lain bertujuan untuk lebih mempromosikan penggunaan minyak sawit menyusul pengakuan ISPO dan MSPO oleh India melalui inisiatif bersama dengan Indian Palm Oil Sustainability Framework (IPOS), serta pengenalan dan penerimaan World Framework of Rules for CPOPC. Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (GFP-SPO).

Setelah pertemuan bilateral, kedua menteri berpartisipasi dalam jamuan makan siang dan dialog industri yang dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan utama sektor kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Selama sesi dialog, H.E. Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan keketuaan CPOPC kepada YAB Dato’ Sri Fadillah bin Hj Yusof karena Malaysia akan menjadi Ketua tahun 2023.

BACA JUGA: Kepatuhan Bank dalam Pengungkapan Aspek Lingkungan Masih Rendah

Kesimpulan dari Dialog Industri adalah bahwa setiap orang termasuk Pemerintah, Sektor Swasta dan petani kecil perlu bersatu dalam mengatasi masalah umum yang mengganggu industri untuk kebaikan negara penghasil minyak sawit. (T4)

Dibaca : 291

Dapatkan change berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – Info Replace”, caranya klik link InhuPost-Info Replace, kemudian be a a part of. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.