InhuPost, KUALA LUMPUR – Perusahaan perkebunan asal Malaysia, Sime Darby Plantation Berhad, telah menjelma sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Negeri Jiran, dan telah dianggap sebagai perusahaan yang patuh terhadap aspek lingkungan dan social.

Bahkan komitmen itu telah memperoleh pengakuan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebuah organisasi nirlaba multistakeholder yang fokus pada produksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan.

Namun sayangnya pengakuan semua itu buyar tatkala Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Safety) Amerika Serikat menolak minyak sawit yang diproduksi oleh Sime Darby yang terjadi lebih dari setahun ini lRedaksi Posn munculnya tuduhan kerja paksa dan tindak pidana di perkebunan kelapa sawit Malaysia tersebut.

BACA JUGA: Sertifikasi dan Pergeseran Paradigma di Industri Kelapa Sawit

Dilansir Al Jazeera, tuduhan terhadap Sime Darby termasuk ancaman dan intimidasi, hukuman sewenang-wenang, kekerasan fisik, pembatasan pergerakan dan penyimpanan dokumen identitas.

Hari Rai, seorang pekerja Sime Darby dari Nepal yang telah bekerja di perkebunannya selama sembilan tahun, mengatakan perusahaan menyita paspornya saat dia mulai bekerja. Hari Rai mengungkapkan dirinya menyaksikan pekerja diancam dengan pemecatan karena melakukan kesalahan dan dilarang cuti sakit.

Meski demikian, Rai yang meminta menggunakan nama samaran, mengaku puas dengan pekerjaannya dan kondisi di perkebunan telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. “Sebelumnya, ketika saya tiba di Malaysia, perusahaan menahan paspor saya dan saya tidak menyimpannya,” kata Rai, yang telah bekerja di perkebunan selama sembilan tahun, seperti dilansir Al Jazeera, Mei 2022 lalu.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 16-22 Desember Turun Rp 120,33/Kg, Cek Harganya..

Lebih lanjut tutur Rai, dirinya juga tidak bisa mengunjungi negara bagian lain di Malaysia tanpa paspor, dan untuk mendapatkan persetujuan dirinya harus memiliki alasan yang kuat untuk memperoleh paspor miliknya. Sementara lima pekerja lain yang dihubungi oleh Al Jazeera menolak berkomentar.

Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan multinasional yang berbasis di AS dan Eropa secara terbuka meminta Sime Darby untuk lebih transparan, dan Sime Darby telah mengajukan dokumentasi kepada CBP dalam upaya untuk membatalkan larangan impor.

Selain pekerja perkebunan, pelaku utama dalam kasus CBP melawan Sime Darby, sebagian besar, menawarkan beberapa hal spesifik tentang dugaan pelanggaran, sementara beberapa pendukung industri telah menghapus klaim tersebut karena didasarkan pada informasi yang sudah ketinggalan zaman atau laporan yang menyimpang yang dibuat oleh lembaga swadaya masyarakat.

BACA JUGA: Harga CPO World Turun Akibat BK dan PE Sawit Indonesia

CBP, yang mengumumkan pada bulan Januari 2022 telah mengkonfirmasi tuduhan terhadap Sime Darby, belum merilis rincian bukti yang menjadi dasar temuannya.

Menanggapi pertanyaan dari Al Jazeera, Sime Darby tidak membahas tuduhan perlakuan buruk di perkebunannya, tetapi menunjuk pada reformasi yang telah dilakukan dalam perekrutan tenaga kerja asing, yang merupakan mayoritas tenaga kerja di perusahaan Malaysia tersebut.

“Kami juga telah meningkatkan kontrol interior kami dan meningkatkan pelaksanaan rencana peningkatan berkelanjutan kami,” kata seorang juru bicara di Sime Daerby. “Langkah-langkah yang baru-baru ini kami lakukan menutup celah yang mungkin ada.”

BACA JUGA: Pupuk Pillow Slack Launch, Dorong Produksi Sawit Meningkat

Juru bicara ini juga meneruskan laporan keberlanjutan terbaru perusahaan, yang menguraikan berbagai program untuk memperbaiki kondisi tenaga kerja di Malaysia dan dimasukkan ke dalam pengajuan ke CBP.

Impactt, sebuah perusahaan konsultan rantai pasokan yang berbasis di London, belum merilis temuan audit yang ditugaskan oleh Sime Darby untuk menerbitkan kebenarannya. Perwakilan Impactt mengatakan bahwa pekerjaan organisasi dengan perusahaan tersebut bersifat rahasia.

Asal muasal munculnya penolakan CBP muncul dari terbitnya petisi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Liberty Shared, yang melakukan penyelidikan sendiri atas operasi Sime Darby.

BACA JUGA: Indonesia Sabet Penghargaan Sawit Berkelanjutan RSPO Terbanyak

Pihak Liberty Shared mengatakan para pekerja perkebunan yang mereka ajak bicara melaporkan penganiayaan, termasuk hukuman sewenang-wenang dan pemotongan gaji, pelecehan seksual, serta terjadi kekerasan fisik, meskipun disediakan saluran pengaduan bagi para pekerja.

“Jika Anda akan menjalankan bisnis sebesar apa pun, Anda harus memiliki kendali atasnya,” tutur Direktur Pelaksana Liberty Shared, Duncan Jepson kepada Al Jazeera. (T2)

Dibaca : 630

Dapatkan replace berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – Recordsdata Change”, caranya klik hyperlink InhuPost-Recordsdata Change, kemudian be part of. Anda harus set up aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.