InhuPost, JAKARTA – Hanya sedikit pemuda yang sangat tertarik dalam bidang penelitian, apalagi kegiatan riset perlu didukung dengan faktor biaya yang tidak sedikit. Namun itu semua tidak menjadi halangan bagi Ricky Amukti.

Jebolan fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang ini justru tertarik dan isu kebijakan publik. Bahkan ia pernah mengkompilasi jurnal penelitian di On-line Petition Law Map sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia.

Rupanya anak muda berkaca mata ini juga merupakan salah satu pendiri AJARKITA, sebuah lembaga sosial masyarakat yang berfokus pada edukasi, khususnya kesejahteraan guru honorer. Ketertarikannya terhadap riset kebijakan itu akhirnya membawa Ricky menggali lebih jauh kebijakan yang diterapkan pemerintah utamanya dalam penerapan program mandatori biodiesel sawit. Terlebih program itu memuat tujuan guna mereduksi gas rumah kaca yang dikeluarkan Indonesia.

BACA  JUGA: Sampai September 2022 Realisasi Serapan Biodiesel Sawit Capai 7,03 Juta Kl

Isu karbon memang telah menjadi bahasan utama di dunia, menyusul adanya kesepakatan para pemimpin negara di dunia berupaya mereduksi emisi karbon untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari pembangunan khusus nya di sektor perkebunan kelapa sawit.

Kata Ricky, saat ini kondisi rantai pasok Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari Petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani sawit swadaya. “Dengan mandatori biodiesel ini bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani,” kata Ricky yang saat ini menjabat Manajer Kolaborasi Eksternal, Traction Energy Asia kepada InhuPost, belum lama ini.

Biasanya keengganan PKS menempatkan pekebun sawit swadaya sebagai pemasok bahan baku (PKS) terkait karakteristik usahanya, dimana rata – rata, skala usaha pekebun mandiri masih terbatas (rata-rata luas lahan di bawah 3 ha dan modal kerja/usaha terbatas), pengelolaan/manajemen usaha tradisional, tingkat produktivitas rendah (quantity panen TBS per 1 ha kurang dari 3 ton), mutu TBS sawit rendah (tingkat rendemen di bawah 20%), dan Kinerja usaha kurang efisien (biaya produksi lebih tinggi terhadap pendapatan operasional.

BACA JUGA:  Sederet Kebijakan Zulkifli Hasan Supaya Pasar Minyak Sawit Stabil

Maka muncul hambatan eksternal yang dihadapi pekebun mandiri, yakni akses pasar terbatas dan Harga jual TBS tidak sebanding biaya pokok produksi.  Seba itu, kata Ricky, satu-satu solusi untuk menjamin kelangsungan usaha pekebun mandiri adalah dengan memberi jaminan. (T2)

Sumber: majalah InhuPost Edisi Desember 2021

Post Views: 238

Dapatkan change berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – News Update”, caranya klik link InhuPost-News Update, kemudian be half of. Anda harus set up aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.