Kadin Jatim dorong RI manfaatkan penundaan pemberlakuan tarif Trump

Rabu, 16 April 2025 18:09 WIB
waktu baca 3 menit

Hubungan yang dibangun ini berdasarkan prinsip transaksi langsung, kekuatan tawar dan pengaruh bilateral

Surabaya (ANTARA) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto mendorong Indonesia untuk memanfaatkan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menunda 90 hari pemberlakuan tarif timbal balik lebih tinggi terhadap mitra dagang negara karena merupakan momentum emas.

Adik menyatakan pemerintah harus bergerak cepat, cerdas dan bijaksana dalam memutuskan kebijakan karena hubungan ekonomi internasional termasuk yang dibangun Indonesia dengan pemerintahan Trump tidak dibangun di atas prinsip multilateralisme atau keterikatan institusional seperti WTO.

“Hubungan yang dibangun ini berdasarkan prinsip transaksi langsung, kekuatan tawar dan pengaruh bilateral,” karabAdik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu.

Adik menilai upaya Trump menunda tarif ini adalah untuk melihat negara-negara yang masih menginginkan hubungan dagang jangka panjang dengan AS.

Trump melakukan penundaan pemberlakuan tarif tersebut kepada mereka dengan harapan apakah negara-negara yang tidak melakukan retaliasi tarif impor.

Dalam hal ini, menurut Adik, Trump cukup cerdik untuk melakukan langkah strategis berikutnya yaitu membuat transaksi dagang riil dengan membeli produk-produk AS dalam tempo 90 hari ke depan.

Jika negara-negara non-retaliasi tersebut berhasil membuktikan diri sebagai “Good Boy” lewat transaksi dagang riil dalam waktu 90 hari maka bukan hanya menghindari tarif tetapi negara tersebut juga berpotensi mendapatkan insentif dagang tambahan.

Adik memperkirakan ada beberapa bentuk reward atau insentif yang berpotensi diberikan Trump jika Indonesia atau negara lain dianggap sebagai “Good Boy”.

Pertama, penurunan tarif bertahap atau progressive tarif rollback yakni tarif 32 persen tidak langsung diberlakukan atau diturunkan secara selektif pada sektor tertentu seperti produk pertanian dikenai 10 persen dan bukan 32 persen sebagai pengakuan atas kesungguhan dagang.

Kedua, pengecualian produk tertentu apabila Indonesia bisa negosiasi agar produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, atau komponen otomotif dikecualikan dari tarif penuh.

Ketiga, akses preferensial ke proyek strategis AS yakni perusahaan Indonesia bisa dilibatkan dalam proyek infrastruktur, energi, atau digitalisasi di AS melalui joint venture sebagai bentuk kompensasi tidak langsung atas partisipasi dalam menyeimbangkan defisit.

Keempat, reputasi sebagai mitra strategis yaitu meningkatkan kredibilitas diplomatik dan ekonomi Indonesia di mata investor AS dan global.

“Bagi Indonesia, ini adalah ujian kecerdikan diplomasi ekonomi. Menunjukkan kesungguhan dengan cara mengakselerasi pembelian produk strategis AS, namun tetap menjaga agar struktur perdagangan nasional tidak terdistorsi oleh tekanan jangka pendek.” ujar Adik.