Telaah

Strategi pertahanan “opportunity in tightness” di tengah Trump tariff

Oleh Ngasiman Djoyonegoro *)
Rabu, 16 April 2025 13:09 WIB
waktu baca 5 menit

Jakarta (ANTARA) – Di tengah gejolak ekonomi Trump Tariff, memainkan strategi opportunity in tightness (memanfaatkan kesempatan dalam keterbatasan) tampak masuk akal bagi Pemerintah Indonesia.

Strategi “opportunity in tightness” adalah pendekatan yang berfokus pada melihat dan memanfaatkan peluang di tengah situasi yang tampaknya sempit, terbatas, atau penuh tekanan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menetapkan tarif perdagangan baru yang memberi tekanan pada banyak negara. Pada pengumumannya 2 April 2025 yang ia sebut sebagai liberation day, sebanyak 189 negara dikenakan tarif perdagangan minimal 10 persen.

Beberapa negara tertentu diberlakukan tarif yang berbeda-beda besarannya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutnya tanpa rumus teori ekonomi.

Salah satu alasan yang dapat diprediksi mengapa Trump mengambil langkah ini adalah untuk menyetarakan neraca perdagangan antara AS dengan negara-negara lainnya.

Sebagai ilustrasi, surplus perdagangan barang Kanada dengan Amerika Serikat mencapai 102,3 miliar dolar AS pada 2024. Di tahun yang sama, defisit perdagangan AS dengan Meksiko mencapai 171,8 miliar dolar AS. Dengan China defisit perdagangan AS mencapai sekitar 263,34 miliar dolar AS.

Indonesia dikenakan tarif ekspor 32 persen dari sebelumnya 2,5 persen. Lonjakan ini tentu saja menyebabkan pelaku usaha ekspor dalam negeri dengan tujuan AS mengalami dilema.

Penurunan permintaan pasar domestik AS pasti terjadi karena lonjakan harga akibat kenaikan tarif. Hal ini mengurangi produksi dalam negeri dan menimbulkan risiko PHK. Namun di sisi lain, depresiasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS serta surplus perdagangan Indonesia-AS (14,37 miliar dolar AS pada 2024) menjadi faktor yang mengurangi resiko Trump Tariff tersebut.

Tentu saja, pemerintah tidak perlu kehilangan pasar domestik. Gertakan Trump ini tak lebih dari upaya untuk memainkan game changer. Ini terlihat jelas dengan tenggat waktu pemberlakuan 90 hari oleh Trump untuk membuka ruang kompromi.

Bersama dengan Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Taiwan dan Israel -disusul sejumlah negara lainnya, Indonesia memilih jalan negosiasi dibandingkan repatriasi. Bahkan Indonesia mendapatkan giliran negosiasi pertama di AS.

Upaya pemerintah untuk “menjaga” perdagangan dan pasar di AS dengan negosiasi bukan satu-satunya cara. Pasalnya, ekonomi global terguncang hebat. Beberapa negara barangkali memilih untuk menerima kenaikan tarif, bernegosiasi atau melakukan repatriasi.

Ini adalah kesempatan pemerintah untuk merestrukturisasi pasar. Menerbitkan paket deregulasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi. Bisa dengan menekan ekonomi biaya tinggi, menyiapkan infrastruktur dan lahan investasi atau dengan cara lain yang dapat memanggil ketertarikan para investor. Tak lain untuk menarik kesempatan dari negara-negara yang “kehilangan” pasarnya di AS akibat kenaikan tarif.

Peluang ini sangat besar karena perbedaan sikap negara-negara tadi. China yang selama ini telah melakukan perang dagang dengan AS mengambil sikap repatriasi. Pada awalnya, China dikenakan tarif 36 persen, lalu langkah repatriasi China menaikkan tarif 125 persen.

Tak mau kalah, Trump juga menaikkan tarif untuk China sebesar 125 persen, terakhir sebesar 145 persen. Meski ada pengecualian setelahnya, perang dagang China-AS telah mencapai puncaknya.

Ekspor China ke AS tercatat sebesar 14,8 persen pada 2024. Prosentase ini kelihatannya kecil tapi bernilai besar mengingat posisi ekonomi negeri tirai bambu tersebut terbesar kedua di dunia. China tentu saja tidak ingin kehilangan pasarnya. Memburu target pasar baru sudah berada dalam agenda Presiden Xi Jinping.

Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo memperoleh panggilan Presiden Xi. Inilah kartu yang perlu dimainkan. Mungkin kehilangan sebagian pasar ekspor di AS tak lama lagi akan digantikan dengan limpahan barang-barang dari China yang terkena tarif 145 persen.

Di tengah gejolak Trump Tariff, Indonesia berpotensi besar memperoleh limpahan pasar ekspor negara-negara lain. Tanpa filter, tanpa menyeimbangkan kepentingan, 285 juta penduduk Indonesia hanyalah menjadi pasar semata. Pada konteks tersebut, strategi opportunity in tightness perlu dimainkan oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia harus mampu mengubah “limpahan pasar” menjadi “limpahan investasi” yang lebih strategis secara jangka panjang dengan penuh optimisme.

Pelaku usaha dalam negeri menanti perubahan kebijakan. Investor dalam dan luar negeri juga menunggu langkah Indonesia. Apa yang harus disiapkan, perlu dipersiapkan dengan baik. Bagi penulis, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kepentingan global.

Indonesia memiliki ekonomi dengan daya tahan tinggi karena kemampuan untuk mencukupi kebutuhan domestik oleh pelaku usaha domestik itu sendiri.

Pada 2025, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan surplus yang kuat, terutama di awal tahun. Surplus ini didorong oleh ekspor yang konsisten dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pada periode Januari-Februari 2025 surplus kumulatif hingga 6,61 miliar dolar AS.

Kepentingan nasional Indonesia jelas terumuskan dalam konstitusi dan diturunkan dalam visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Inilah yang menjadi filter dalam memainkan strategi opportunity in tightness.

Dalam Astacita, kepentingan nasional kita dirumuskan diantaranya adalah untuk membangun ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan ekonomi.

Menciptakan iklim pasar yang mudah, berbiaya ringan dan bersih dari korupsi adalah agenda penting. Pemerintah perlu mempersiapkan lebih matang pembukaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah juga perlu memperhatikan sejumlah kebijakan yang mendukung ekonomi bersih seperti RUU Penyitaan Aset, serta sejumlah kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, melindungi rakyat dari ekses ekonomi juga tak kalah penting. Setiap negara yang berinvestasi di Indonesia, tidaklah mengupayakan kepentingan ekonomi semata, tapi negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan nasional masing-masing yang mengikutinya.

Misalnya, China, selain berinvestasi, mereka juga berkepentingan untuk membuka lapangan kerja bagi rakyatnya. Tenaga kerja didatangkan langsung dari negeri tersebut ke Indonesia. Hal ini perlu dinegosiasi, jangan sampai diolah oleh kelompok tertentu sehingga menjadi arena konflik sosial baru.

Pada akhirnya, dalam setiap guncangan ekonomi global selalu ada peluang yang dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo perlu memperhitungkan dengan teliti dan hati-hati setiap investasi yang hendak masuk ke Indonesia.

Dengan menyatukan kekuatan dari berbagai sisi, membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa, diharapkan mampu menghantarkan kita untuk mengolah potensi unggulan nasional guna membangun kekuatan ekonomi nasional yang tangguh demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

*) Ngasiman Djoyonegoro, Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan