Kami sangat memahami bahwa untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah 3T, mereka sangat membutuhkan KIP Kuliah ini

Padang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengatakan perlu penyesuaian ulang sebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terutama bagi mahasiswa kategori kurang mampu yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Kami sangat memahami bahwa untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah 3T, mereka sangat membutuhkan KIP Kuliah ini,” kata Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati di Padang, Rabu.

Tujuannya, kata Esti, agar sebaran atau pemberian bantuan oleh pemerintah tersebut betul-betul tepat sasaran. Apalagi, data atau laporan yang diterima Komisi X baru setengah dari seluruh pemohon dinilai layak menerima KIP Kuliah.

Di satu sisi, ia meminta perguruan tinggi dan masyarakat untuk lebih bersabar mengenai kepastian kuota KIP Kuliah. Sebab, hingga kini pihaknya masih menunggu data valid mengenai masing-masing kuota KIP Kuliah.

Apalagi setelah terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ikut terdampak pemotongan anggaran.

Baca juga: Komisi X DPR susun RUU Sisdiknas lewat pola kodefikasi

“Tetapi, menurut kabar terakhir anggaran yang sebelumnya dipotong sebagian besar sudah dikembalikan dan insyaallah KIP Kuliah kembali seperti semula,” ujarnya.

Lebih jauh Komisi X akan terus mendata perguruan tinggi yang hingga kini masih termasuk sedikit mendapatkan jatah KIP Kuliah. Nantinya, dengan data yang pasti Komisi X akan menyesuaikan ulang pendistribusian KIP Kuliah.

“Saya sekarang justru khawatir jangan-jangan daerah lain pun KIP Kuliahnya masih sangat rendah atau tidak ada sama sekali,” ucap dia.

Terpisah, Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas Prof Syukri Arief mengatakan jumlah mahasiswa yang membutuhkan KIP Kuliah di kampus itu mencapai ribuan orang setiap tahunnya namun kuotanya sangat terbatas.

“Unand itu mendapat kuota KIP sebanyak 1.400 orang per tahun, sementara yang membutuhkan mencapai 2.500 orang. Artinya, kita membutuhkan bantuan,” kata Prof Syukri Arief.

Baca juga: Komisi X sebut perlu aturan jelas mengenai tukin dan remunerasi dosen

Baca juga: Komisi X tegaskan pentingnya perhatian pendidikan daerah 3T-marginal

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025