InhuPost, YOGYAKARTA – Dalam Konferensi Internasional yang bertajuk The Paradox of Agrarian Trade: Meals Safety and the politic of social Protection in Indonesia, Rabu (18/1/2023) lalu, di Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, mengemuka bahwa, meski angka kemiskinan di Indonesia tercatat telah menurun, namun ketidakamanan pangan masih tinggi serupa dari daerah pedesaan yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit.

LRedaksi Posn masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit belum mendapat dampak signifikan dari sisi ekonomi, namun sebaliknya mereka masih berada dalam kondisi miskin dan mengalami keterbatasan akses pada pangan dan sumber daya bahkan mengalami kesulitan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan karena ketiadaan lahan pertanian.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit untuk keluar dari kungkungan kemiskinan bukan semata-mata sekedar memberikan konsesi lahan pada perusahaan sawit.

BACA JUGA: Plt. Kepala Bappebti: Pembentukan Harga Acuan Komoditas Sesuai Mandat UU 32/1997

Antropolog dari Universitas Indonesia, Suraya Afif, Ph.D., mengatakan, program reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah belum berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan terutama mereka yang tinggal di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit yang notabene perusahaan tersebut memiliki konsesi lahan hingga ratusan ribu hektare, sementara penduduk sekitar tetap hidup miskin dan tidak lepas dari persoalan stunting, lRedaksi Posn kesulitan memperoleh akses sumber penghasilan, penduduk desa di sekitar perkebunan sawit juga memiliki kendala akses pada sumber pangan.

“Pemerintah perlu mengatasi atas keterlanjuran ini. Isu  agraria harus menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting menjadi tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat di pedesaan. Di daerah sekitar perkebunan sawit kelompok perempuan paling terkena dampak,” kata Afif seperti dilansir InhuPost dari laman resmi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dari hasil penelitiannya, Afif menyebutkan banyak pemuda dan perempuan keluar dari desa untuk mencari penghasilan baru ke perkotaan karena tidak memiliki mata pencaharian. “Sebenarnya obsesi mereka punya lahan untuk mata pencaharian, namun lahan dikuasai perusahaan perkebunan,” katanya.

BACA JUGA: Gegara Rebutan Lahan Sawit, Ketua Poktan Jadi Tersangka Di Mamuju Tengah

Sementara Sosiolog dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Henri Sitorus, menuturkan pembukaan akses pangan dan sumber daya lahan sangat diperlukan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit. “Studi kasus yang kita temukan sangat beragam terkait keamanan pangan dan perikanan. Belum lagi ketimpangan dan kesempatan kerja di perusahaan perkebunan meski hanya sebagai buruh lepas,” katanya. (T2)

Dibaca : 554

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – Files Replace”, caranya klik hyperlink InhuPost-Files Replace, kemudian be a part of. Anda harus set up aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.