LEMBAGA Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut subsidi layanan Transjakarta memberikan dampak ekonomi yang melampaui biaya yang dikeluarkan pemerintah. Dalam kajian terbaru, setiap Rp 1 triliun subsidi menghasilkan Rp 3,2 triliun output ekonomi nasional.Dalam kajian terbaru, setiap Rp 1 triliun subsidi menghasilkan Rp 3,2 triliun output ekonomi nasional.

Kepala Kajian Ekonomi Perkotaan dan Perumahan, Ekonomi Transportasi, Ekonometrika, Evaluasi Dampak LPEM FEB UI sekaligus Ketua Tim Peneliti, Muhammad Halley, mengatakan ekspansi layanan Transjakarta sepanjang 2015–2024 berkontribusi signifikan terhadap perekonomian.

“Aktivitas Transjakarta menciptakan Rp 73,8 triliun output ekonomi nasional, dengan Rp 62,4 triliun di antaranya berasal dari Jakarta,” kata Halley dalam laporan tertulis studi berjudul “Transjakarta: Menggerakkan Ekonomi, Mengurangi Polusi, Mengurai Kemacetan, dikutip Kamis, 9 April 2026. 

Selain itu, layanan bus rapid transit tersebut juga menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 33,9 triliun secara nasional. Sekitar 84 persen atau Rp28,6 triliun di antaranya berasal dari aktivitas di Jakarta. 

Dari sisi ketenagakerjaan, Transjakarta diperkirakan menciptakan 20,8 ribu hingga 28,5 ribu lapangan kerja per tahun. Angka ini mencakup tenaga kerja langsung seperti pramudi dan petugas layanan, serta efek tidak langsung dari aktivitas ekonomi yang ditimbulkan. 

Kajian tersebut juga mencatat manfaat langsung bagi rumah tangga. Pengguna Transjakarta di Jakarta dapat menghemat biaya transportasi hingga Rp 174,4 ribu per bulan. Sementara di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, penghematan mencapai Rp 245,5 ribu per bulan. 

Dari aspek lingkungan, Transjakarta berkontribusi menurunkan polusi udara, termasuk partikulat halus (PM2.5), karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Penurunan ini berdampak pada penghematan biaya kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 3,79 triliun per tahun. 

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi publik turut mengurangi kemacetan. LPEM mencatat penghematan waktu perjalanan komuter mencapai lebih dari 1,8 juta jam per tahun, dengan nilai ekonomi sekitar Rp 111 miliar. 

LPEM menilai subsidi Transjakarta merupakan investasi publik strategis. Namun, mereka merekomendasikan peningkatan integrasi antarmoda, perluasan jaringan, serta penguatan skema pendanaan seperti land value capture (LVC) untuk menjaga keberlanjutan layanan.

LVC perlu dipercepat untuk menambah sumber pendapatan di luar tiket Transjakarta. Skema ini diarahkan pada pemanfaatan kawasan di sekitar halte dan koridor utama. Dalam hitungan LPEM, LVC berpotensi menaikkan pendapatan fiskal daerah 13,5 persen. 

Tambahan pendapatan itu diperkirakan bisa menutup 66,10 persen kebutuhan subsidi layanan publik (public service obligation/PSO) Transjakarta. Kebutuhan pembiayaan dinilai akan meningkat seiring rencana perluasan layanan ke wilayah penyangga Jakarta. “Mekanisme LVC meningkatkan pendapatan fiskal daerah sebesar 13,5 persen atau setara Rp 2,15 triliun per tahun,” kata dia. 

LPEM menyebut perluasan manfaat Transjakarta bergantung pada kombinasi pendanaan, integrasi antarmoda, dan pengendalian permintaan perjalanan. Jika tiga hal itu berjalan, sistem transportasi dinilai bisa lebih efisien dan menjangkau lebih banyak pengguna, sekaligus menekan emisi. Dalam kerangka itu, transportasi publik diposisikan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi perkotaan.