INFO TEMPO – Sinergi para da’i penting dilakukan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara. Hal itu dikatakan Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan peran aktif para da’i sebagai agen pembangunan yang turut menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, pengelolaan perbatasan Indonesia saat ini tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Indonesia, lanjut dia, mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.

“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” kata Nur Kholis, Rabu, 8 April 2026. Menurut dia, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait.

BNPP RI, kata Nur Kholis, berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

BNPP pun berharap melalui Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang sebelumnya digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa, 7 April 2026, terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.

Sebelumnya, dalam seminar tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa peran da’i tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurut dia, da’i memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

“Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” kata Akhmad Wiyagus. Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.

Sejumlah program nasional, kata dia, telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Sambas Satono menuturkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.

“Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Sambas Satono yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat.

Dia pun mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh peserta seminar, khususnya para da’i dari dalam dan luar negeri. Diketahui para peserta datang dari berbagai negara, selain dari Indonesia hadir antara lain peserta dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Adapun seminar tersebut sebagai upaya memperkuat peran strategis da’i dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. (*)