PENDIRI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengkritik kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, Prabowo yang berpasangan dengan putra sulung Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menang melalui mekanisme yang tidak demokratis.

“Bagi saya itu adalah otokrasi lewat mekanisme pemilu yang tidak demokratis atau electoral authocracy,” ujar Saiful dalam keterangannya pada Selasa, 7 April 2026.

Adapun pasangan Prabowo dan Gibran yang diusung koalisi gemuk unggul perolehan suara dari dua pasangan lainnya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2024.

Saiful mengaku memiliki alasan mengajak publik untuk menurunkan Prabowo dari kursi pemerintahan. Terlebih Saiful menilai kepemimpinan Mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu secara umum tidak kompeten dan tidak berwibawa. “Di mata saya Prabowo secara umum tidak berwibawa dan tidak kompeten sehingga saya ngajak menurunkannya,” ujarnya. “Prabowo tidak presidensial. Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang inklusif, menerima keragaman aspirasi, bersikap dan bertindak beyond partisan politics.”

Dia mengatakan cara menurunkan presiden dapat dimulai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dia meragukan langkah ini dapat berhasil mengingat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut telah mengendalikan lembaga legislatif saat ini.

Pun dengan opsi menunggu hingga Pemilu 2029 yang masih 3,5 tahun lagi. Menurut Saiful, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo ini berpotensi membuat Indonesia makin buruk, sehingga perubahan di pucuk pemerintahan harus segera dilakukan.

“Maka jalan alternatif (menjatuhkan Prabowo) adalah lewat people power,” kata dia.

Saiful mengatakan tekanan yang dilakukan oleh massa untuk menggoyang pemimpin pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dia mencontohkan ketika people power bergejolak pada 1966 maupun 1998. Tekanan massa pada 1998, misalnya, membuat kepemimpinan Soeharto lengser.

“Gerakan ini setidaknya untuk mendelegitimasi Prabowo yang tidak presidensial itu, dan memperkuat oposisi massa,” ucap Saiful.

Dalam acara halal bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” pada 31 Maret 2026, Saiful Mujani hadir dan menyampaikan kritiknya ihwal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di forum silaturahmi itu, pimpinan lembaga survei ini mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Prabowo dari pemerintahan sebagai upaya menyelamatkan Indonesia.

Kritik Saiful Mujani terhadap Prabowo Subianto menjadi pembicaraan belakangan ini. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan provokasi.

Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah kondisi global saat ini. Hasan menilai ada kecenderungan menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi.

“Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi,” kata Hasan dalam keterangannya, melansir Antara pada Selasa, 7 April 2026.

Hasan berpendapat tindakan provokasi untuk memakzulkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Menurut dia, yang dilakukan Saiful Mujani dengan mengajak publik menjatuhkan Prabowo didasari atas perasaan pribadi.

“Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima,” ucap Hasan.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani. “Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa,” tutur Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 April 2026.