ANGGOTA Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah untuk tidak melimpahkan beban ekonomi kenaikan harga tiket pesawat kepada masyarakat di tengah krisis avtur akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Rivqy, krisis avtur memang menjadi tantangan bagi industri penerbangan. Namun, solusi yang diambil tetap tidak boleh mengorbankan daya beli masyarakat, apalagi kondisi ekonomi belum pulih.

“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami. Sementara transparansi struktur biaya dari maskapai dan kebijakan mitigasi dari pemerintah justru minim,” kata Rivqy dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa, 7 April 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai keputusan pemerintah yang mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket pesawat harus diawasi secara ketat. Ia mendesak pemerintah untuk menjelaskan indikatornya, batas waktunya dan bagaimana mekanisme evaluasinya.

Sebab, Rivqy melihat ada potensi praktik yang tidak sehat misalnya maskapai menggunakan momentum ini untuk menaikkan harga tiket secara berlebihan. “Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” tuturnya.

Kemudian, Rivqy menyerukan supaya pemerintah berlaku konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket, termasuk menurunkan tarifnya saat harga avtur kembali normal. Dia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun.

“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun. Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ucap Rivqy.

Rivqy mendorong para pemangku kepentingan seperti pemerintah, regulator, dan maskapai untuk mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas. “Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga tiket pesawat bulan ini naik antara 9-13 persen. Kenaikan tersebut mempertimbangkan tarif maksimal fuel charge atau biaya tambahan bahan bakar menjadi 38 persen pada tiket pesawat jenis jet dan propeller.

Namun, pemerintah memberikan subsidi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 11 persen yang ditanggung pemerintah. “Dengan demikian, dengan adanya ditanggung pemerintah, maka ke pengguna, ke masyarakat, naiknya hanya sekitar 9-13 persen,” katanya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Keputusan menaikkan fuel charge karena mempertimbangkan harga minyak mentah dunia melonjak menjadi sekitar US$ 100 per barel. Harga avtur dari PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp 13.656,51 – 15.737,82 per liter pada Maret lalu, sedangkan bulan ini menjadi Rp 22.707,92 – 25.632,39 per liter.