Jakarta –

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi merespons wacana pemotongan gaji menteri sebesar 25%. Ia menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat arah di tengah tekanan defisit APBN yang kian berat.

“Pemotongan gaji pejabat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat untuk memberikan contoh penghematan dan efisiensi anggaran negara,” ujar Imamudin, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Bagi Imamudin, wacana ini bukan sekadar soal nominal penghematan yang dihasilkan. Lebih dari itu, pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat.

“Ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jajaran pemerintah itu sendiri. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat sedang tertekan, sinyal semacam ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” imbuh Imamudin.

Namun, efisiensi dari pemotongan gaji pejabat saja tidak akan cukup untuk menutup tekanan fiskal yang sesungguhnya. Imamudin secara tegas menolak opsi penambahan utang luar negeri sebagai jalan keluar dari melebarnya defisit APBN.

Alasannya, utang luar negeri Indonesia berdenominasi mata uang asing. Saat rupiah sudah melemah menembus Rp 17.000 per dolar AS, nilai utang yang sudah ada pun otomatis ikut membengkak dalam hitungan rupiah. Menambah utang baru di atas kondisi ini, menurut Imamudin, justru memperburuk beban fiskal jangka menengah.

Sebagai alternatif, Imamudin mendorong pemerintah mengoptimalkan hasil pengembalian aset negara dari praktik-praktik korupsi. Menurutnya, ini sebuah potensi yang selama ini jarang masuk dalam kalkulasi fiskal formal namun dinilai cukup signifikan sebagai solusi darurat.

Ia juga mendukung langkah penghematan belanja yang sudah mulai dijalankan pemerintah, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengetatan selektivitas pencairan dana pembangunan.

Ke depan, ia memprediksi langkah tersebut perlu diperdalam dan diperluas. Termasuk meninjau kembali pos-pos belanja program strategis yang dinilai belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pemerintah akan lebih ketat lagi dalam pemanfaatan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor-sektor yang tidak prioritas adalah langkah yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika gajinya sebagai Menteri Keuangan dipotong, bahkan memprediksi besaran potongan mencapai 25%. Namun, Purbaya juga menegaskan keputusan final sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

(anl/ega)