INFO TEMPO – Banjir bandang yang menghantam tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025 memiliki karakter tersendiri. Bencana itu datang menyebar, sporadis, dan mengisolir sejumlah wilayah akibat akses yang terputus.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut karakter bencana di Sumatra berbeda dibandingkan penanganan yang pernah ia hadapi sebelumnya di Palu, Sulawesi Tengah. “Bencana di Sumatra itu sporadis, areanya menyebar luas,” kata Tito di hadapan anggota DPR, Senin, 30 Maret 2026.

Kondisi itu membuat pemulihan tidak bisa dilakukan secara parsial. Di banyak lokasi, kerusakan jembatan dan jalan justru menjadi titik krusial yang menentukan cepat atau lambatnya distribusi bantuan.

Tito mencontohkan kondisi di Takengon, Aceh Tengah. Wilayah itu tidak mengalami kerusakan paling parah, namun sempat terisolasi akibat putusnya akses penghubung. “Contoh Takengon, kotanya cukup aman, tetapi jembatan putus,” ujarnya.

Meski relatif selamat dari hantaman langsung, Takengon sempat terkurung. Seluruh jalur menuju wilayah itu terputus akibat longsor dan jembatan amblas, membuat distribusi logistik tersendat. Mencekamnya kota itu diakui Rani, salah satu warga yang mudik saat kejadian.

“Saya dan orang tua berhari-hari menahan lapar karena makanan sulit didapat,” ujarnya kepada Tempo, di awal Maret 2026. Setelah jembatan darurat rampung, barulah kondisi membaik dan Rani bersama suami bisa kembali ke Banda Aceh. “Mungkin sekitar dua minggu kami tertahan di kampung halaman,” kata dia sambil berusaha mengingat.

Penjelasan Tito Karnavian dan pengalaman Rani menunjukkan bahwa dalam bencana berskala luas, wilayah yang relatif selamat sekalipun bisa lumpuh jika konektivitas terputus. Karena itu, pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, terutama pembangunan jembatan darurat untuk membuka kembali jalur logistik.

Karena itulah, Tito melanjutkan, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) sejak 7 Januari silam, dan pembangunan jembatan darurat jadi salah satu prioritas, yakni jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis.

Prioritas kerja tersebut menunjukkan perkembangan dari bulan ke bulan. Dari hasil rapat koordinasi pada 17 Februari 2026, capaian saat itu baru sekitar 101 unit jembatan yang berhasil diselesaikan dari total usulan 173 unit. “Kendati begitu, sudah banyak yang fungsional, ada jembatan Bailey, jembatan Armco, atau jembatan lain,” kata Tito.

Perkembangannya kini semakin signifikan. Bila menilik data laporan Satgas PRR per 2 April 2026, penyelesaian tiga jenis jembatan darurat itu sudah 70,47 persen. Dari total kebutuhan yang bertambah jadi 305 unit jembatan di tiga provinsi, sebanyak 215 unit di antaranya telah rampung dibangun dan fungsional.

Peningkatannya cukup drastis dibandingkan dengan data 11 Maret 2026. Saat itu, dari total 237 unit jembatan yang ditargetkan, baru 148 unit yang berhasil diselesaikan, sementara 89 lainnya masih dalam proses pembangunan, atau secara total di kisaran 62 persen.

Lonjakan lebih dari 8 persen ini menunjukkan percepatan signifikan dalam upaya pemulihan konektivitas. Bila dibedah lebih rinci, dapat terlihat peningkatan tersebut. Di Provinsi Aceh, kini sudah 150 jembatan yang telah berhasil difungsikan. Angka ini melonjak dibandingkan capaian per 11 Maret 2026 yang baru mencapai 94 unit.

Saat ini, pasukan TNI AD telah menyelesaikan 39 jembatan Bailey dan 44 jembatan Armco, sementara Polri menuntaskan 17 jembatan perintis serta 4 jembatan Bailey. Capaian ini memastikan 23 unit jembatan pada ruas jalan nasional dan 127 unit pada ruas jalan daerah di Aceh telah pulih 100 persen.

Beralih ke Sumatera Utara, Satgas PRR telah merampungkan pembangunan 37 jembatan fungsional. Jumlah ini meningkat dari 25 unit pada 11 Maret lalu. Kontribusi TNI AD mencakup penyelesaian 12 jembatan Bailey dan 19 Armco, termasuk jalur vital nasional Tapsel-Tapteng.

Adapun Polri telah memfungsikan 4 jembatan perintis yang menghubungkan wilayah strategis seperti Tapanuli Tengah dan Langkat. Kini, seluruh 7 unit jembatan di jalur nasional Sumut telah tuntas dan 30 unit di ruas jalan daerah sudah dapat dilintasi kembali.

Sedangkan di Sumatera Barat, sebanyak 28 unit jembatan telah berstatus fungsional, relatif sama dengan data per 11 Maret 2026. TNI AD menuntaskan 11 jembatan Bailey dan dua unit lainnya oleh Polri. Sedangkan di wilayah Agam, Polri telah merampungkan jembatan perintis 100 persen. Secara total, 13 unit jembatan di ruas jalan nasional Sumbar telah pulih sepenuhnya, ditambah 15 unit jembatan pada jalur daerah yang kini kembali tersambung. (*)