PRESIDEN Prabowo Subianto bakal mengirim tim ke Korea Selatan untuk melanjutkan kerja sama proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae alias Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam pertemuan bilateralnya membahas kelanjutan proyek yang sudah bergulir sejak era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dari 15 tahun silam. “Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya technical maupun engineering,” kata Airlangga di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 1 April 2026, dikutip dari keterangan tayangan video Sekretariat Presiden.

Korea Selatan menggandeng Indonesia dalam pengembangan jet tempur yang disepakati di era pemerintahan Yudhoyono melalui perjanjian kerja sama pada 2010. Proyek itu kemudian berlanjut di era Presiden ke-7 Joko Widodo, dan masih berlangsung hingga pemerintahan Prabowo.

Total investasi dalam proyek yang diluncurkan pada 2015 ini mencapai 8,1 triliun KRW (setara Rp 95,32 triliun). Dari jumlah itu, Indonesia mulanya menanggung 20 persen atau senilai 1,6 triliun. Sisanya, pemerintah Korea Selatan menanggung 60 persen dan 20 persen lainnya oleh Korea Aerospace Industries (KAI).

Proyek KF-21 sempat tertunda karena penundaan pembayaran dari pihak Indonesia. Belakangan, Korea Selatan akhirnya sepakat memangkas kontribusi Indonesia menjadi 600 miliar saja. 

Selain isu tunggakan, proyek KF-21 tercemar pula dengan adanya dugaan upaya pencurian teknologi oleh insinyur Indonesia yang terlibat dalam proyek tersebut. Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan kemudian mengajukan permintaan kepada polisi agar dilakukan penyelidikan.

Insinyur Indonesia itu tertangkap sekitar Januari 2024 saat mencoba mengambil perangkat penyimpanan USB yang berisi data jet tempur KF-21. Atas permintaan DAPA pada Kamis, 22 Februari 2024, kepolisian mulai menginvestigasi apakah data tersebut termasuk rahasia militer atau teknologi lain yang melanggar Undang-Undang Keamanan Teknologi Pertahanan.

Dalam perkembangan kasus itu, lima teknisi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dituduh berupaya mengambil data sensitif program kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. PTDI merupakan perwakilan industri nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai penerima manfaat ofset (IIP) dari pembuatan prototipe jet tempur KF-21 dalam kerja sama itu. Pada Mei 2025, Kejaksaan Korea Selatan menetapkan bahwa tuntutan terhadap kelima teknisi tersebut digugurkan.

Meski terganjal isu tunggakan dan pencurian data, kerja sama pengembangan jet tempur itu tetap berjalan. Pada 19 Maret 2026, sekitar dua pekan sebelum kunjungan kenegaraan Prabowo ke Korea Selatan, kantor berita Korea Selatan, Yonhap, melaporkan rencana ekspor 16 unit jet tempur KF-21 ke Indonesia. Jumlah itu lebih sedikit dari rencana awal sebanyak 48 unit.

Airlangga Hartarto mengatakan, masih ada sejumlah isu teknis yang perlu dibahas sehubungan dengan pengembangan jet canggih itu, termasuk ihwal spesifikasi pesawat. Selain itu, Indonesia juga berharap adanya skema pembayaran baru. “Tetapi harapannya ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana,” kata Airlangga.