Jakarta –

Kabupaten Lebak sedang menjadi sorotan publik setelah adanya insiden Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah walkout saat acara halalbihalal, beberapa waktu lalu.

Berkaitan hal tersebut, sejumlah isu seperti kehadiran fisik hingga gaya kepemimpinan Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dalam merespons kritik masyarakat menuai perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten (Diskominfo Pemkab) Lebak mengungkapkan sejumlah data dan fakta di lapangan yang justru menunjukkan pola kepemimpinan yang lebih mengedepankan efektivitas kerja dan transparansi.

“Isu mengenai intensitas kehadiran Bupati di Jakarta sering kali disalahpahami oleh sebagian pihak. Agenda Bupati di Jakarta merupakan bagian dari upaya jemput bola anggaran dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat,” ujar Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten (Diskominfo Pemkab) Lebak, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Hasilnya, terdapat percepatan beberapa program seperti Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang merupakan program strategis hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dengan dukungan hibah dari Bank Dunia.

Kabupaten Lebak terpilih menjadi salah satu dari 30 daerah percontohan nasional untuk menjalankan proyek ini dengan fokus pada Pengelolaan Sampah Modern (Solid Waste Management).

“Di sisi lain, tudingan kepemimpinan saat ini menutup diri dari kritik terpatahkan oleh rentetan fakta di lapangan,” imbuh Diskominfo Lebak.

Contohnya saat Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya menerima audiensi dari perwakilan mahasiswa Lebak yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus bertempat di Gedung Negara Kabupaten Lebak, Senin (2/3).

Pada kesempatan ini, Hasbi berupaya menindaklanjuti aspirasi dan saran konstruktif mahasiswa demi pembangunan Kabupaten Lebak yang berkelanjutan.

“Langkah menemui mahasiswa itu merupakan sinyal pemerintah tidak alergi terhadap kontrol sosial. Sebaliknya, aspirasi menjadi bahan evaluasi kebijakan,” tulisnya.

Satu tahun masa kepemimpinan Hasbi-Amir mencatat sejumlah indikator positif, terutama dalam cakupan jaminan kesehatan dan perbaikan infrastruktur pedesaan.

Di era digital saat ini, efektivitas seorang kepala daerah tidak lagi diukur hanya dari kehadiran fisik di balik meja kantor, melainkan dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan mendasar rakyat.

Pemkab Lebak disebut sedang berupaya menggeser paradigma birokrasi lama menuju pemerintahan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

(prf/ega)