INFO TEMPO – DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam membenahi layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, hunian, hingga kesehatan, dalam Rapat Paripurna Hasil Masa Reses ke-2 Tahun Sidang 2025–2026.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco bersama Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Ima Mahdiah ini mengungkap berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi warga.

Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai belum optimal. Dewan menemukan masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan serta kendala dalam proses penyaluran. Anggota DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menegaskan, “Dewan mengajukan permohonan kepada dinas terkait agar dilakukan pendataan ulang dan percepatan penyaluran bantuan KJP guna memastikan tepat sasaran.”

Selain sektor pendidikan, kondisi hunian warga di rumah susun (rusun) juga menjadi perhatian serius. DPRD menerima berbagai keluhan terkait sarana dan prasarana yang belum memadai, hingga adanya praktik pungutan liar. Ramly menyampaikan, “Kami mengajukan permohonan untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan rumah susun. Termasuk kemudahan proses pengajuan hunian dan perbaikan sarana.”

Di bidang kesehatan, DPRD DKI Jakarta menyoroti kebutuhan peningkatan layanan, termasuk penambahan armada ambulans dan mobil jenazah guna menunjang pelayanan yang lebih responsif. “Kita perlu menambah armada ambulans dan mobil jenazah guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkap Ramly.

Tak hanya itu, peningkatan layanan sosial bagi kelompok rentan turut menjadi perhatian. DPRD menilai, optimalisasi program kesehatan masyarakat dan dukungan sosial menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan bagi warga yang membutuhkan.

Melalui berbagai catatan hasil reses ini, DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pembenahan layanan pendidikan, hunian, dan kesehatan merupakan kunci dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Ibu Kota.