BUPATI Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, mengatakan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja di luar kantor setiap Jumat mulai 1 April 2026 tidak memberikan dampak signifikan bagi upaya menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan itu justru berdampak lebih besar kepada pelayanan publik di daerahnya.

“Kalau mengurangi pasti ada berkurang (BBM). Tapi dampak pelayanannya lebih besar jika dihilangkan,” kata dia saat dihubungi pada Rabu, 1 April 2026. 

Yosep mengaku sudah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Untuk Kabupaten dan Kota, kebijakan WFH tidak berlaku bagi pejabat eselon II, III, dan IV. Pelayanan publik tetap berjalan di kecamatan, desa, kelurahan, dan puskesmas.

Namun, Yosep mengatakan pelayanan publik tidak hanya itu. Menurut dia, pelayanan publik terkait urusan kependudukan dan pencatatan sipil berpeluang terganggu. “Misalnya pelayanan orang minta KTP, kalau orang WFH, ini artinya pasti terganggu,” kata dia. “Dia harus menunggu Senin.” 

Apalagi, Yosep mengatakan daerahnya memiliki keterbatasan ASN. Kata dia, ada 6 ribu ASN yang bekerja di daerahnya. Kebijakan WFH membuat hanya 1.000 ASN yang bekerja normal. Yosep juga masih mencari skema yang pas untuk memantau para ASN yang bekerja di luar itu. 

“Kami sedang memikirkan sistemnya. Sebab, WFH itu ada di tempat yang kita tidak bisa kontrol juga. Karena Jumat, Sabtu, Minggu ini sampai Senin lagi kan jauh,” ujar dia. 

Meski begitu, Yosep akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Sebelum pemerintah pusat meresmikan kebijakan WFH ini, dia sudah melakukan sosialisasi dua minggu sebelumnya. Dia juga akan meminta para ASN yang WFH untuk tetap bersiaga. Bila ada keadaan penting, mereka harus datang bekerja. “Jadi kami telpon bisa langsung datang,” ujar dia. 

Dia berharap kebijakan WFH ini tidak berlangsung lama. Sebab, daerahnya masuk daerah perbatasan dengan Timor Leste. Pelayanan harus dimaksimalkan. “Jangan sampai orang bilang di negara tetangga lebih enak dibandingkan di sini. Nah itu kan kami repot,” kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan WFH setiap Jumat diharapkan dapat mendorong efisiensi sekaligus menjaga produktivitas.

Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong pemanfaatan transportasi publik. “Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” ujar Airlangga.