Pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah untuk menghemat energi di tengah krisis akibat perang yang berkecamuk di Timur Tengah. Mulai kebijakan work from home (WFH) hingga efisiensi anggaran diterapkan demi berhemat.

Keputusan pemerintah ini disampaikan pada Selasa (31/3/2026) kemarin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan ini mulai berlaku pada April 2026.

Berikut ini langkah-langkah yang diambil pemerintah:

1. WFH ASN Tiap Jumat

Airlangga menyampaikan keputusan pemerintah terkait bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN sehari dalam sepekan. WFH satu hari itu akan berlaku tiap hari Jumat

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar virtual.

Airlangga mengatakan kebijakan ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini juga untuk mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital

Airlangga lalu menjelaskan alasan WFH ASN diambil di hari Jumat. Ia menyebut kebijakan itu telah dihitung berdasarkan pengalaman pasca penanganan COVID.

“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin,” kata Airlangga.

2. WFH Swasta Ikuti Kebutuhan Tiap Sektor Usaha

Kemudian, Airlangga juga mengungkap akan ada kebijakan WFH bagi pekerja swasta. Namun kebijakan itu akan menyesuaikan kebutuhan setiap sektor usaha.

“Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan,” ucap Airlangga Hartarto saat konferensi pers.

Airlangga menyatakan jadwal WFH akan dimulai per 1 April besok dan berbeda setiap sektor usaha. Kebijakan tersebut mengikuti karakteristik dan kebutuhan tiap sektor usaha.

“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha,” ucap dia.

3. Penggunaan Mobil Dinas Dibatasi 50%

Selanjutnya, Airlangga menyebutkan pemerintah juga mengatur terkait penggunaan mobil dinas. Pemerintah akan membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik,” ujar Airlangga Hartarto.

Berbarengan dengan itu, dia pun mendorong penggunaan transportasi publik. Dengan begitu, ia mengatakan kebijakan tersebut bisa menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” ujarnya.

4. Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Negeri Dibatasi

Selain itu, Airlangga membatasi perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri. Perjalanan ke luar negeri bahkan dibatasi sampai 70 persen.

“Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%,” tutur Airlangga.

Airlangga menyatakan kebijakan ini akan diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. “Ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 April besok. Pemerintah menekankan efisiensi yang diterapkan ini tidak mengurangi kinerja dan pelayanan ASN kepada masyarakat.

5. Efisiensi Program MBG

Lebih lanjut, pemerintah juga bahkan melakukan efisiensi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakannya, MBG hanya akan diberikan selama 5 hari dalam sepekan.

“Pemerintah mendorong optimalisasi dari pada program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu,” tutur Airlangga.

Namun Airlangga menyebutkan pembagian MBG harus memperhitungkan beberapa pengecualian mulai dari daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) hingga daerah dengan angka stunting tinggi. Airlangga mengatakan kebijakan ini menghemat APBN hingga Rp 20 triliun.

“Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan pemerintahan sebagai bagian transformasi struktural menuju ekonomi yang efisien. Dia juga meminta seluruh masyarakat mendukung.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan budaya kerja ini,” imbuhnya.