Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan digarap lembaganya pada 2026. Beberapa di antaranya meliputi perencanaan dan pembangunan kawasan hingga pemindahan aparatur sipil negara atau ASN.

Basuki mengatakan kegiatan prioritas tersebut tercantum dalam rencana strategis OIKN tahun 2025-2029. “Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN,” kata dia dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026. 

Ia memaparkan, salah satu kegiatan utama pembangunan kawasan di IKN tahun ini adalah penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Di mana OIKN akan memulai pembangunan gedung dan perkantoran legislatif dan yudikatif, seperti gedung DPR, Mahkamah Agung, dan berbagai lembaga pemerintahan lainnya. 

Tak hanya gedung perkantoran, pembangunan hunian yudikatif dan legislatif juga meliputi pembangunan rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti sistem pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan persampahan. 

Rencananya, pemerintah menargetkan area kawasan inti pemerintahan di IKN ini dibangun di atas lahan 850-1.100 hektare. Basuki mengatakan total kebutuhan untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mencapai Rp 20 triliun dengan skema kontrak tahun jamak pada 2025-2027. 

“Kemudian pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam Dipa tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun,” ujarnya.

Selain itu, prioritas OIKN lainnya adalah pemindahan ASN. Berdasarkan indikator rencana kerja pemerintah (RKP) 2026 dan Renstra OIKN 2025-2029, kata Basuki, jumlah ASN yang harus dipindahkan tahun ini berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang.