INFO TEMPO – Mengukur kinerja pemerintahan tidak bisa hanya berdasarkan persepsi atau sekadar “rasa-rasanya sudah baik”. Perlu bukti autentik, faktual, dan aktual untuk merefleksikan penilaian masyarakat. Survei Indikator menunjukkan rapor satu tahun pertama kinerja pasangan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Hasil “Survei Opini Publik Maluku Utara” memberikan gambaran kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam aspek pelayanan publik, stabilitas harga, pembangunan infrastruktur, hingga respons terhadap beragam isu strategis daerah. Survei yang berlangsung pada 13-23 Februari 2026 di sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara ini menerapkan metode multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 820 orang dengan toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar ± 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kendati dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan di Maluku Utara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Sherly Laos dan Sarbin Sehe menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi sinyal bahwa publik tetap memberikan kepercayaan, meskipun mereka menyadari situasi daerah belum sepenuhnya ideal. Di sisi lain, masyarakat juga memumpuk sejumlah ekspektasi yang belum sepenuhnya terakomodasi. Artinya, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk perbaikan, terutama dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor.

Parameter umum yang meliputi kondisi ekonomi saat ini, kondisi ekonomi Maluku Utara dibanding tahun lalu, keadaan ekonomi rumah tangga ketimbang tahun lalu, keamanan, dan pelaksanaan pemerintahan, semua dinilai baik dan lebih baik. Meski begitu, ada sejumlah masalah utama yang dihadapi masyarakat, khususnya di daerah tempat tinggal mereka. Sebanyak 30,4 persen responden mengeluhkan jalan rusak, harga kebutuhan pokok yang melambung (14,5 persen), dan kesulitan mendapatkan pekerjaan (8,7 persen) menjadi problem krusial.

Gubernur Sherly menangkap keresahan masyarakat tentang kondisi infrastruktur, khususnya jalan rusak di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya memperbaiki ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi, meskipun terdapat perbedaan tanggung jawab dengan jalan nasional maupun jalan kabupaten/kota.

Khusus di Kabupaten Taliabu, pemerintah provinsi turut mengambil peran lebih besar. Sebab di sana tidak ada ruas jalan provinsi, sehingga sebagian perbaikan jalan kabupaten ikut ditangani oleh pemerintah provinsi. “Saat ini proses perbaikan masih dalam tahap pelengkapan administrasi,” kata Sherly di rumah dinasnya di Sofifi pada Jumat, 6 Maret 2026.

Di sisi lain, Sherly juga menyoroti alokasi anggaran infrastruktur di tingkat kabupaten/kota yang dinilai masih sangat minim. Berdasarkan evaluasi, terdapat daerah yang hanya mengalokasikan sekitar 2 persen anggarannya untuk infrastruktur. Ia pun mendorong agar alokasi tersebut ditingkatkan minimal menjadi 10 persen, sementara pemerintah provinsi telah mengalokasikan hingga 20 persen.

Meski demikian, kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini terbatas pada pengawasan alokasi anggaran. Penggunaan anggaran secara rinci tetap menjadi domain masing-masing pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, penguatan komitmen daerah dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Mengenai harga bahan pokok, Sherly melanjutkan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pangan Murah dan sidak ke pasar. Dia juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia untuk memastikan pasokan serta distribusi lancar, sekaligus mengendalikan inflasi. Khusus harga ikan, dia mengakui harga bakal melonjak ketika cuaca buruk karena tidak ada stok. Karena itu, pemerintah segera menambah cold storage di sejumlah titik untuk menjaga pasokan ikan tersedia.

Untuk menjawab tantangan tentang sulitnya mendapatkan pekerjaan, Sherly mengungkapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan rumah prioritas. Karena itu, pada 2025 dia fokus membuka akses dengan membebaskan kewajiban membayar uang komite untuk siswa SMA/SMK/SLB Negeri. “Yang penting gratis dulu. Percuma juga sekolah kalau ijazah ditahan karena tidak bisa membayar uang komite,” ujarnya. “Nah, tahun ini fokus kualitas.”

Menurut Sherly, penguatan SDM dilakukan melalui pendidikan vokasi, khususnya SMK agar lebih berkualitas dan selaras dengan kebutuhan industri. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan sejumlah SMK di Jawa Timur untuk transfer pengetahuan dan pengalaman. Ada pula kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BUMN, dan swasta supaya para siswa memiliki keterampilan teknis yang benar-benar siap pakai.

Langkah ini juga bertujuan agar tenaga kerja lokal dapat menjadi prioritas ketika kawasan industri baru mulai beroperasi, sehingga tidak lagi didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Pemerintah ingin memastikan pemerataan pembangunan SDM berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi di wilayah Maluku Utara.

Hanya saja, Sherly melanjutkan, hasil investasi di bidang SDM tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Sherly memperkirakan dampaknya baru akan terlihat dalam waktu 3-4 tahun ke depan, seiring dengan pembenahan sistem pendidikan di SMK dan keluarnya lulusan baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Apresiasi yang diberikan masyarakat dalam survei Indikator menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil dinilai berada pada arah yang tepat, meski belum sepenuhnya tuntas. Lebih jauh, kondisi ini juga menggambarkan tingginya optimisme publik terhadap kepemimpinan Sherly Laos-Sarbin Sehe ke depan. Harapan ini sekaligus menjadi tantangan besar tentang bagaimana kepercayaan yang sudah terbangun dapat dijawab dengan kinerja yang lebih konkret dan berdampak luas.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos : Manfaatkan Kesempatan Pemerintahan Saya dengan Baik

Sosok Sherly Laos kian mencuri perhatian publik. Bukan tanpa alasan dia kerap disapa “princess” oleh sebagian warganet. Gaya komunikasinya yang lugas, ceplas-ceplos, dan apa adanya justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah citra pejabat publik yang kerap dianggap formal dan berjarak.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos. DOK. TEMPO

Gerak-geriknya, baik saat turun ke lapangan maupun ketika menyampaikan pandangan di ruang publik, berhasil menarik perhatian. Respons masyarakat pun cenderung positif. Banyak yang menilai pendekatan Sherly terasa lebih dekat, jujur, dan merepresentasikan suara publik secara langsung, tanpa banyak basa-basi.

Namun di balik sorotan tersebut, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Memimpin Maluku Utara dengan berbagai persoalan struktural membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Dalam wawancara ini, Sherly berbagi pandangan mengenai pencapaian serta pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. “Untuk masyarakat Maluku Utara, manfaatkan kesempatan pemerintahan saya dan Pak Sarbin dengan baik,” ucap Sherly.

Apa catatan penting selama setahun memimpin Maluku Utara?

Maluku Utara adalah daerah kepulauan dengan tantangan terbesar konektivitas, geografis, pemerataan, karena fasilitas di semua daerah itu jauh dari sama. Terlebih Maluku Utara punya nama besar sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pada kuartal ketiga 2025 sebesar 39 persen dan dari Kementerian Dalam Negeri di 34,17 persen (year on year/yoy) 2025.

Tentu ada pertanyaan, pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi masyarakat tidak merasakannya? Itu wajar. Saya menyadari belum terjadi pemerataan. Jadi catatannya, walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi secara signifikan, tetapi tidak serta-merta keadilan sosial itu hadir. Itu menjadi pekerjaan rumah saya dan Pak Sarbin (Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe) di pemerintahan ini. Bagaimana kami menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di level masyarakat.

Apa strategi untuk menjawab tantangan itu?

Kami mulai dari hal kecil dulu. Contoh sederhana ketika pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pertambangan, di sana ada ratusan ribu pegawai. Biaya makan mereka bisa mencapai Rp 100 miliar sebulan, kalau setahun Rp 1 triliun. Kebutuhan makan para pekerja itu mestinya bisa diserap oleh petani dan nelayan lokal. Jika ditambah dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku Utara ada kuota Rp 1,6 triliun setahun. Itu pun belum bisa diserap saat ini. Jadi dengan memenuhi kebutuhan makan pekerja dan MBG saja sudah Rp 2,6 triliun setahun. Potensi yang sangat besar.

Menyiapkan infrastruktur itu gampang. Namun menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan itu hal lain. Dari ratusan ribu SDM di industri pertambangan tadi, kebanyakan bukan orang lokal Maluku Utara. Kembali lagi, karena SDM masih menjadi PR. Pada 2025 lanjut ke 2026, kami fokus ke SMK yang lebih berkualitas dan siap pakai di industri.

Apa keluhan yang sering ibu terima saat berinteraksi langsung dengan masyarakat?

Mereka sebenarnya ingin punya usaha sendiri supaya tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Mereka ingin mandiri. Tetapi butuh “bekal” untuk ke sana, mulai dari peralatan, permodalan, hingga pendampingan manajemen keuangan. Bisa dikatakan 99 persen nelayan dan UMKM di Maluku Utara kalau ditanya berapa omzetnya, pendapatannya, biayanya, mereka tak tahu.

Bagaimana Anda mengukur setahun kinerja yang sudah berjalan?

Berdasarkan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK skor Maluku Utara 89 pada 2025. Sementara di 2023 rapornya merah banget dengan skor 39 dan menjadi salah satu provinsi terkorup. Tahun ini saya memberikan target skor 95. Ada pula Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan skor 61. Itu masih belum baik karena di 2024 skornya 57.

Di bidang pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Maluku Utara masih di angka 48. Target saya setelah masa jabatan 80. Dan partisipasi sekolah juga rendah di 61.

Menurut saya, ukuran yang paling tepat, cepat, dan jujur adalah dari suara rakyat. Awalnya banyak keluhan yang masuk melalui direct message (DM), WhatsApp, sekarang mulai berkurang.

Apa pesan Anda untuk masyarakat Maluku Utara?

Manfaatkan kesempatan pemerintahan saya dan Pak Sarbin dengan baik. Belajar mandiri. Isi waktu kosong dengan meningkatkan kapasitas diri karena yang bisa membantu sebenarnya adalah diri kalian sendiri. Saya dan Pak Sarbin hanya memfasilitasi.

Puas dengan Ekspektasi Tinggi

Masyarakat menilai kondisi pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan di Maluku Utara dalam setahun terakhir berada pada tren positif. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Sherly Laos tercatat sangat tinggi, dengan 41,5 responden menyatakan sangat puas dan 43,6 persen cukup puas. Total 85,1 persen merasa puas.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos berfoto bersama dengan siswa-siswa di SMA Negeri 1 Ternate, pada Senin, 22 Desember 2025. Dok. Pemprov Malut

Tingginya tingkat kepuasan dan approval rating ini menjadi catatan menarik, mengingat masyarakat juga menyadari bahwa Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan dan ekspektasi yang belum sepenuhnya terakomodasi. Pencapaian tersebut menunjukkan publik merasakan perbaikan nyata, juga merefleksikan optimisme yang besar terhadap kepemimpinan Sherly Laos.

(*)