ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi penghematan energi atau bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimulai pada April tahun ini.

Menurut Ratna, pendekatan WFH terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” kata Ratna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Januari 2026.

Ratna menilai kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar. Sehingga pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.

“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan, seperti produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga beban biaya listrik rumah tangga yang justru bisa meningkat.

Ratna mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif daripada sekadar WFH, antara lain audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri, percepatan transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara, serta penguatan transportasi massal untuk menekan konsumsi BBM.

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara,” ucap dia. 

Pemerintah berencana menerapkan WFH bagi ASN dan swasta untuk menghemat cadangan BBM nasional akibat perang di Asia Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim penerapan satu hari kerja dari rumah tidak akan mengganggu roda perekonomian nasional. Pemerintah tengah menggodok aturan WFH satu hari dalam sepekan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang yang berkecamuk di Asia Barat.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut justru akan efisien menekan konsumsi energi jika hari untuk WFH dipilih dengan cermat, misalnya pada hari Jumat. “Harusnya enggak masalah, kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total enggak akan terlalu terganggu,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Purbaya optimistis aturan satu hari WFH bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Meski begitu, ia mengaku tak mengetahui secara rinci besaran penghematan.