Eberta
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home untuk pegawai negeri dan swasta akan diputuskan pada Maret 2026. Penerapan WFH satu hari dalam satu pekan ini sebagai solusi penghematan energi akibat harga minyak naik dan pasokan seret imbas konflik Asia Barat.
“Pokoknya (kebijakan WFH) akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kendati demikian, Airlangga irit bicara soal pengumuman resmi ihwal pemberlakuan kerja jarak jauh ini, termasuk penerapan hari WFH. Dia menyatakan pengumuman kebijakan itu akan dilakukan secepatnya. Menurut Airlangga, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum bulan ini berakhir untuk mengumumkan kebijakan WFH. “Bulan ini tinggal berapa hari?” ucapnya. “Ya, jadi masih ada waktu.”
Rencana WFH bagi para pekerja mencuat sejak pertengahan Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak dan mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Diketahui, lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran meletus pada penghujung Februari lalu. Aturan kerja jarak jauh yang tengah digodok pemerintah menyasar aparatur sipil negara dan diimbau pula untuk pegawai swasta.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan rencana penerapan kebijakan satu hari kerja dari rumah ini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo. Tito berkata, jajaran Kabinet Merah Putih terkait sudah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang membahas rencana kebijakan penghematan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang.
Menteri Prabowo yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan secara resmi,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 25 Maret 2026.
