MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan rencana penerapan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Tito berkata, jajaran Kabinet Merah Putih sudah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Rapat tersebut membahas rencana kebijakan penghematan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang di kawasan Asia Barat. Menteri Prabowo yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan secara resmi,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 25 Maret 2026.

Rencana WFH bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta mencuat sejak pertengahan Maret 2026. Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak dan mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Diketahui, lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran meletus pada penghujung Februari lalu.

Tito pun tak mempersoalkan apabila ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri hingga pemerintah daerah diwajibkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan. Dia meyakini kebijakan itu tidak akan mengganggu kerja pemerintahan. Alasannya, penerapan sistem WFH ini bukan untuk pertama kalinya. Saat pandemi Covid-19, Tito mencontohkan, ASN di Kemendagri melaksanakan kerja dari kantor hanya 25 persen.

Begitu pula untuk ASN di pemerintah daerah. Meski begitu, Tito mengatakan sejumlah kepala daerah mungkin membutuhkan penjelasan lebih detail ihwal hal-hal esensial yang tidak boleh terdampak penerapan WFH.

“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman,” ujar eks Kepala Kepolisian RI ini. “Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani, emergency, rumah sakit, kebersihan, harus tetap jalan.”

Penerapan WFH sebagai solusi penghematan energi akibat harga minyak naik dan pasokan seret ini mendapat sorotan. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta pemerintah memperhatikan pelayanan publik yang terdampak sebelum menerapkan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta. 

Menurut dia, saat ini memang sudah banyak perusahaan swasta yang menerapkan WFH dengan standar output yang terukur. Ia menilai WFH bisa mengurangi ongkos listrik, air, AC, hingga transportasi secara efisien. Namun, politikus Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan pengawasan agar WFH justru tidak dijadikan alasan ASN untuk bepergian seenaknya. Sebab, akan sia-sia jika WFH justru membuat orang lebih sering bepergian alih-alih menghemat BBM.  

Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan kebijakan ini harus disiapkan dengan perencanaan matang supaya tujuan efisiensi tercapai tanpa mengganggu fungsi pemerintahan. “Intinya menghadapi kemungkinan potensi krisis ekonomi,” ujar politikus Partai Golkar ini, Selasa, 24 Maret 2026.