PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN setiap Rabu sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak mengantisipasi krisis akibat perang di Timur Tengah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan itu mulai berlaku awal April 2026.

“Sistem WFH ini kami laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu, 25 Maret 2026 dikutip dari Antara. 

Khofifah mengatakan penerapan WFH bukan bentuk pelonggaran kerja. WFH menjadi mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN. “Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujar dia. 

Khofifah memilih WFH dibandingkan work from anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif menjaga produktivitas ASN. Pun memungkinkan dukungan keluarga dalam memantau pelaksanaan kerja dari rumah.

Selain itu, hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dianggap ideal dalam menjaga ritme kerja dan menekan potensi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan perhitungannya, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Sehingga skema WFH satu hari dalam sepekan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi.

“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” kata dia. 

Khofifah mengatakan kebijakan ini akan ada pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kehadiran dan kinerja ASN.

Pemerintah masih menggodok aturan satu hari kerja dari rumah alias work from home bagi aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan surat edaran ihwal ketentuan teknis fleksibilitas kerja bagi ASN tersebut. 

Ia menjelaskan, pemerintah masih dalam tahap pengkajian bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. “Detail teknis pelaksanaan maupun waktu pemberlakuannya belum diputuskan secara final,” kata Rini ketika dihubungi, Rabu, 25 Maret 2026. 

Rini berujar, substansi yang akan diatur dalam aturan ini juga masih dalam pembahasan dan pendalaman teknis. Ia menegaskan bahwa penyusunannya mempertimbangkan keberagaman karakteristik tugas dan peran ASN. Maka dari itu, pendekatannya tidak akan bersifat seragam, melainkan proporsional dan kontekstual sesuai kebutuhan masing-masing instansi. “Pelayanan publik yang bersifat esensial tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan,” tutur Rini. 

Lebih lanjut Rini menerangkan, kerangka kerja untuk fleksibilitas ini secara regulasi sudah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja ASN serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. “Pemerintah akan menyampaikan secara resmi kepada publik setelah keputusan final ditetapkan,” katanya. 

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak dan mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Diketahui, lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran meletus pada akhir Februari lalu.