PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan, berbagai kunjungannya ke luar negeri berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus menjawab persepsi publik yang menilai perjalanan dinas presiden kerap bersifat seremonial atau sekadar “jalan-jalan”.

Penjelasan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum diskusi meja bundar bersama sejumlah wartawan dan pakar di Hambalang pada Selasa, 17 Maret 2026. Dalam forum itu, ia menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai bagian dari berbagai organisasi internasional menuntut kehadiran aktif di panggung global, baik untuk menjaga hubungan politik maupun memperkuat kerja sama ekonomi.

Indonesia saat ini terlibat dalam sejumlah forum strategis seperti ASEAN, G-20, hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Keanggotaan ini bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan membuka akses terhadap pasar, investasi, serta kerja sama lintas negara yang berdampak langsung pada perekonomian.

Menurut Prabowo, Indonesia harus memiliki posisi yang unik dan harus memupuk hubungan yang baik dengan negara-negara lain. “Kalau diundang, kita tidak datang, kan enggak bagus. Nah, makanya setiap presiden Indonesia, ya, capek,” ujar Prabowo, dikutip dari video wawancara yang dibagikan Sekretariat Presiden, Ahad, 22 Maret 2026.

Ia kemudian menambahkan, “Disangka saya suka jalan-jalan ke situ. Dan juga saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya.”

Menurut Prabowo, diplomasi modern tidak lagi terbatas pada hubungan politik semata, tetapi telah bergeser menjadi instrumen geoekonomi melalui perdagangan. Dalam konteks ini, kehadiran langsung kepala negara kerap menjadi faktor kunci dalam membuka atau mempercepat kesepakatan perdagangan dan investasi.

Prabowo mengklaim, setiap pertemuannya dengan kepala negara lain berhubungan dengan upaya menjaga dan menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Menurutnya, akses pasar ekspor, masuknya investasi asing, serta kerja sama industri memiliki korelasi langsung dengan penyerapan tenaga kerja nasional.

Para pembantunya di Kabinet Merah Putih, ujar Prabowo, memang bertugas menjalankan aspek teknis dari berbagai kerja sama tersebut. Namun, dalam praktiknya, sejumlah kesepakatan strategis seringkali baru bisa tercapai ketika ada komunikasi langsung antara pemimpin negara. “Kadang-kadang, kalau kita berunding, ‘kalau barang-barang ini, Anda harus lapor ke nomor satu (pemimpin) kita’. Mereka selalu begitu. Ada hal-hal yang penting harus disepakati langsung,” tutur Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam setiap hubungan dengan negara lain. Maka dari itu, diplomasi saat ini diarahkan menjadi instrumen geoekonomi. “Jadi kalau Anda hubungannya tidak baik, Anda dapat tekanan macam-macam,” kata Prabowo.