TEMPO.CO, Jakarta – SATUAN Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatera menyiapkan dua skema pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas, Muhammad Tito Karnavian, mengkaim pemerintah akan mengebut pembangunan hunian tetap setelah Idul Fitri 1447 Hijriah. 

“Saya beserta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Ahad, 22 Maret 2026.

Tito menargetkan proses pembangunan berjalan secara paralel di sejumlah lokasi yang sudah siap secara administratif dan teknis. Warga terdampak banjir yang kehilangan rumahnya, ujar Tito, harus segera kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

Adapun pemerintah menggunakan dua model pembangunan hunian tetap, yakni dengan skema in situ atau di posisi aslinya serta komunal. Skema in situ memungkinkan pemerintah membangun kembali rumah warga di lokasi asal permukiman. Syaratnya, lahan harus dinyatakan aman dari potensi bencana lanjutan. Model ini dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan relokasi dan memungkinkan warga tetap berada di lingkungan sosial semula.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan skema in situ di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di Kabupaten Bireuen, Aceh, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan 365 unit hunian tetap menggunakan metode ini. Saat ini menunggu tahap realisasi.

Sedangkan skema komunal dilakukan dengan merelokasi warga ke kawasan baru yang sudah ditentukan pemerintah. Untuk skema komunial ini, pemerintah membangun permukiman baru di sebuah lahan untuk menampung warga dari daerah yang tidak lagi layak huni, seperti kawasan rawan banjir atau longsor.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu penanggung jawab pembangunan hunian dengan skema komunal. Model ini dianggap lebih menjamin aspek keselamatan jangka panjang kendati membutuhkan penyesuaian sosial bagi warga yang direlokasi.

Pemerintah akan membangun lebih dari 36 ribu unit hunian tetap di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hingga Maret, 110 unit rumah selesai dibangun dan 1.359 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selama proses pembangunan berjalan, pemerintah menyiapkan hunian sementara serta Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 1,8 juta bagi korban banjir.