Eberta
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau Core, Mohammad Faisal, menyampaikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto tentang kebijakan anggaran pemerintah dalam forum diskusi meja bundar di rumah pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu malam, 17 Maret 2026. Faisal mengatakan keputusan sahibulbait untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga perlu dikaji ulang.
Kebijakan itu, kata Faisal, akan berpotensi mengganggu transfer ke daerah sehingga berdampak terhadap konsumsi masyarakat. Alih-alih memangkas anggaran kementerian dan lembaga, Faisal menyarankan pemerintah memangkas anggaran program-program yang tak berjalan efektif atau kurang mendesak.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Termasuk refocusing program-program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG),” kata Faisal menceritakan pertemuan di Hambalang saat dihubungi Tempo pada Jumat, 20 Maret 2026.
Prabowo sebelumnya berencana memangkas anggaran di 15 pos belanja rutin untuk mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) yang terus melebar. Pada 2026, sejumlah ekonom memperkirakan defisit APBN bisa mencapai nyaris 4 persen–di atas batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3 persen. Hasil penghematan anggaran negara akan dipakai untuk program prioritas yang menjadi janji kampanye Prabowo, seperti MBG.
Faisal menyampaikan analisis dampak kebijakan pemangkasan anggaran yang sudah pernah berjalan pada 2025. Efisiensi itu mengakibatkan kepala daerah kewalahan mencari dana untuk menjalankan program-programnya. Akhirnya, pemerintah daerah mencari tambahan penerimaan dengan menarik iuran dari masyarakat.
Di tengah situasi ekonomi yang lesu, kebijakan pemerintah ini memicu demonstrasi besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demonstrasi dipicu oleh kebijakan pemerintah setempat menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen.
Selain itu, pemangkasan anggaran mengakibatkan industri pariwisata dan perhotelan lesu. Sebab, perjalanan dinas kementerian dan lembaga nyaris nihil.
Menanggapi saran dari Faisal, Prabowo mengatakan pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan efisiensi agar defisit anggaran tak melebar melampaui 3 persen. Kendati peluang revisi kebijakan kecil, Faisal merasa telah menunaikan sebagai pemerhati ekonomi untuk menyampaikan masukan kepada presiden. “Saya sudah menebak keputusan presiden mengenai efisiensi sudah fix,” ujar Faisal.
