PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan setiap orang boleh mengecek dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG). Masyarakat, kata Prabowo, bebas menyampaikan komplain ke satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menyediakan makanan untuk program unggulannya tersebut.

Menurut Prabowo, lokasi setiap dapur MBG harus diketahui masyarakat. Khususnya warga sekitar SPPG agar mereka dapat memeriksa kelayakan dapur tersebut. “Titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya,” kata Prabowo kata Prabowo dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 19 Maret 2026.

Prabowo menyampaikan sikapnya itu dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu malam hingga Kamis dinihari. Dalam wawancara itu, Prabowo menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan dan pakar yang dia undang ke rumahnya tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berkata, masyarakat boleh mengutarakan keluhan mereka soal makan bergizi gratis langsung ke SPPG. “Siapa pun boleh cek (SPPG). Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tuturnya.

Prabowo mendorong masyarakat agar aktif melaporkan SPPG yang masih memiliki kekurangan. “Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ucap mantan Menteri Pertahanan ini.

Pemerintah, kata Prabowo, juga menyediakan berbagai mekanisme pengawasan publik. Selain memantau dapur MBG langsung ke lokasi, masyarakat juga dapat menggunakan saluran siaga Badan Gizi Nasional di nomor 127. Menurut Prabowo, transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci agar program MBG berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, program MBG kerap mendapat berbagai keluhan. Mulai dari kasus-kasus keracunan makanan, dapur yang tidak higienis, hingga tudingan tidak transparan berdatangan dari kritikus.

Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas, misalnya, mengatakan program MBG tidak transparan dan antidemokrasi. Ia mengatakan pemerintah semakin nekad memaksakan programnya secara sepihak dengan birokrasi yang buruk dan tidak terbuka atau tanpa partisipasi publik.

Menurut Busyro, tindakan semacam ini bukan yang pertama, tetapi sejak era mantan presiden Joko Widodo dan semakin kuat diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Program MBG ini tidak lepas dari kultur politik yang seperti kita rasakan, yang semakin anti-demokrasi, anti-kritik, dan juga anti-hak asasi manusia,” kata dia yang hadir secara daring dalam konferensi pers Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia atau Kospi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2026.

Sebagai salah satu upaya transparansi, BGN mewajibkan dapur MBG untuk mengunggah menu yang disajikannya ke media sosial. Tak hanya menu, tapi kandungan gizi dan harganya. 

“Kalau diwajibkan mengunggah ke media sosial, setidaknya ada efek malu. Pada setiap kemasan juga wajib ada keterangan gizi dan harganya, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” kata Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dilansir dari Antara, Jumat, 6 Maret 2026.