KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pasukan perdamaian Indonesia siap untuk dikirim ke Gaza Palestina. Namun, pengiriman pasukan itu masih menunggu instruksi pimpinan.

“Kami masih menunggu sesuai arahan dari pimpinan,” kata dia di Balai Media TNI, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.

Pernyataan Aulia untuk menanggapi laporan media dari Turki, Anadolu. Media itu melaporkan pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza akan dimulai pada Mei.

Dalam laporan Anadolu, lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa Israel bersiap untuk mengerahkan pasukan internasional di Jalur Gaza pada Mei. Pengiriman itu sebagai bagian dari fase selanjutnya dari rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Laporan itu menyebutkan bahwa pasukan itu diperkirakan akan mencakup sekitar 5.000 tentara dari Indonesia, bersama dengan puluhan tentara dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, dapat mulai beroperasi pada 1 Mei.

Mengenai pengiriman pasukan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengiriman 8.000 pasukan perdamaian TNI ke Gaza, Palestina, ditunda. Prasetyo membenarkan alasan penundaan karena pertimbangan situasi keamanan akibat konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat. 

“Semua di-hold. Di-hold. Iya (Karena situasi keamanan),” kata Prasetyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Juru bicara presiden ini belum bisa memastikan batas waktu penundaan itu. “Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata dia. 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan 8.000 prajurit TNI telah siap diberangkatkan ke jalur Gaza, Palestina, untuk penugasan International Stabilization Force (ISF) besutan Board of Peace. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu keberangkatan pasukan perdamaian Tanah Air tersebut.

“Kami menunggu perkembangan dari Board of Peace,” kata dia usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Australia merangkap Menteri Pertahanan Richard Marles di kantornya pada Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Sjafrie, dinamika di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu saat ini masih tinggi. Sjafrie mengatakan konflik antara Iran dan dua negara anggota BoP memerlukan perhatian khusus.

Namun, dia mengatakan sikap Indonesia terhadap keberlanjutan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Sjafrie berujar hal itu telah menjadi amanat konstitusi, yang menyatakan negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Rencana mengirim 8.000 tentara Indonesia ke Gaza mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang meminta rencana tersebut dibatalkan.Forum Purnawirawan menilai keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini melanggar konstitusi.