KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong penyidik kepolisian dan Pusat Polisi Militer untuk memanggil sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait guna membuat terang kasus penyerangan terhadap pegiat HAM, Andrie Yunus.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Jane Rosalina mengatakan kepolisian harus segera memanggil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Panglima TNI, serta Menteri Pertahanan dalam penanganan kasus ini.

“Untuk memastikan siapa saja yang turut bagian dalam penyertaan, serta perbantuan penyerangan terhadap Andrie,” kata Jane kepada Tempo, Rabu, 18 Maret 2026.

Pemanggilan hingga ke tingkat kementerian dan pimpinan TNI ini, kata dia, juga merupakan bagian desakan agar keduanya segera menyampaikan informasi yang menyeluruh di tengah perbedaan informasi yang dimiliki kepolisian dan TNI.

Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, dia menegaskan, harus memberikan informasi kepada publik terkait apakan tindakan para terduga pelaku merupakan tindakan yang terpisah dari struktur komando yang mengisyaratkan adanya keterlibatan langsung institusi.
 
Kemudian, kata dia, untuk Komandan Puspom TNI juga harus segera menunjukkan terduga pelaku, serta memastikan mereka dalam kondisi baik-baik saja, termasuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai.

Danpuspom TNI, dia mengatakan, juga harus memanggil dan memeriksa segera Kepala BAIS TNI guna memastikan dugaan aspek keterlibatan jalur komando dalam kasus ini.

“Kami juga meminta keamanan para pelaku lapangan dipastikan aman dari kemungkinan ancaman pihak-pihak yang berniat melakukan upaya merusak dan menghalangi penyidikan,” ujar Jane.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di hari yang bersamaan siang hari tadi, Polda Metro Jaya merilis inisial dua pelaku penyerangan terhadap Andrie Yunus, kedua pelaku yakni BHC dan MAK. Kepolisian juga menyebut kemungkinan pelaku lebih dari empat orang.

Sementara Puspom TNI menuturkan, inisial keempat prajurit adalah NDP, SL, BWH, dan ES. “Empat tersangka sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan,” kata Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto dalam konferensi pers di Mabes TNI, Rabu.

Dengan perbedaan tersebut, Jane mengatakan, Kontras dan koalisi masyarakat sipil mendesak verifikasi oleh lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF.

Andrie Yunus diserang orang tak dikenal kala melintas di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Maret 2025, malam.

Pelaku menyerang pegiat Hak Asasi Manusia itu dengan cara menyiramkan cairan kimia korosif ke sejumlah bagian tubuh mulai dari lengan, dada, wajah, hingga mata.

Catatan medis menyebut, Andrie menderita luka bakar lebih dari 20 persen akibat penyiraman yang dilakukan pelaku tersebut. Koalisi masyarakat sipil menduga, penyerangan terhadap Andrie tidak terjadi begitu saja, melainkan berkaitan dengan aktivistasnya.

Koordinator Kontras Diman Bagus Arya mengatakan, rekannya itu diserang dua orang tak dikenal usai melakukan perekaman acara siniar bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang dilakukan di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat.

Sebelum itu, kata Dimas, Andrie juga beberapa kali dihubungi oleh nomor tak dikenal. Kontras mencatat, ada delapan nomor tak dikenal yang menghubungi Andrie dalam rentang waktu 9-11 Maret 2026.

Tiga nomor tak diketahui identitasnya, sementara lima nomor lain terindikasi aplikasi pinjaman daring dan penipuan.

Teror yang dialamatkan kepada Andrie bukan hanya terjadi kali ini, setahun lalu, kala digelar pembahasan revisi Undang-Undang TNI, Andrie menjadi salah satu figur yang lantang menolak pembahasan tersebut.

Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera itu juga tercatat pernah menggeruduk rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta.

Usai aksi menggeruduk, Andrie diteror oleh nomor tak dikenal hingga lalu lalang kendaraan taktis TNI di depan Kantor Kontras.