PEMERINTAH Provinsi Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru pascalebaran 2026 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Arus urbanisasi usai mudik diprediksi berada di kisaran 10-12 ribu orang.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menganggap penurunan ini mencerminkan mulai meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. “Jumlah pendatang pascalebaran diperkirakan sekitar 10-12 ribu orang. Ini menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang semakin merata di berbagai daerah,” kata dia, Selasa, 17 Maret 2026.

Menurut Pramono, tren ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika Jakarta masih menjadi magnet utama pencari kerja dari daerah. Kini, peluang ekonomi dinilai mulai tersebar di sejumlah wilayah, sehingga menahan laju urbanisasi ke ibu kota.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jakarta tidak membatasi warga yang ingin datang. Pemerintah hanya mengingatkan agar para pendatang memiliki kesiapan, baik dari sisi keterampilan maupun kemampuan ekonomi, agar tidak menambah beban sosial di kota.

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah pendatang ke Jakarta memang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, tercatat ada 395.298 pendatang. Angka itu turun drastis pada 2024 menjadi 84.783 jiwa. Sementara, untuk tahun 2025, jumlah pendatang berkisar antara 10.000 hingga 15.000 jiwa.

Pramono menyampaikan prediksi itu di sela pemberangkatan program mudik gratis yang digelar pemerintah provinsi. Sebanyak 33.902 peserta diberangkatkan dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, menuju berbagai daerah tujuan.

Jumlah peserta program ini meningkat sekitar 34 persen dibanding tahun lalu. Pemerintah provinsi menilai kenaikan ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi mudik yang aman dan terjangkau.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jakarta menyiapkan 744 unit bus dengan kapasitas lebih dari 35 ribu penumpang. Selain itu, tersedia fasilitas pengangkutan sepeda motor guna menekan risiko kecelakaan bagi pemudik yang biasa menggunakan kendaraan roda dua.

Program Mudik Gratis 2026 melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten di enam provinsi, yakni Lampung, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pramono mengatakan seluruh armada telah melalui uji kelayakan, sementara pengemudi diwajibkan dalam kondisi sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.