MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Karena itu, penerimaan calon pegawai negeri sipil 2026 akan mengunakan skema prioritas kebutuhan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di program prioritas pemerintah.

“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal,” kata Prasetyo usai menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.

Rapat bersama itu dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Hadir juga di rapat tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. 

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta jajarannya untuk mendesain ulang kebutuhan pegawai untuk program prioritas pemerintah. Setiap kementerian pun sudah menyampaikan kebutuhan pegawai di lembaganya. Namun, Prasetyo belum bisa menyampaikan angka kebutuhan calon pegawai negeri karena masih dinamis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga sudah meminta pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan pegawai di daerahnya masing-masing. Saat ini pemerintah pusat juga sedang mendata ASN yang ada. “Jadi ini sedang dicari titik temunya,” ujar Prasetyo. 

Menurut Prasetyo, setiap tahun ada ASN yang memasuki batas usia pensiun. Sehingga menjaga kemampuan fiskal, kebutuhan ASN akan menyesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sebanyak 160 ribu ASN yang pensiun di 2025.

Hari ini, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengadakan rapat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pertemuan ini untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto pada rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 Maret 2026 lalu.