INFO NASIONAL – Program Bedah Rumah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat dukungan penuh dari DPRD. Program tersebut merupakan langkah konkret meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Membantu warga kurang mampu agar dapat tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman. DPRD DKI Jakarta mendorong agar Program Bedah Rumah terlaksana secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat nyata. Dukungan itu juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, Ketua Komisi D Yuke Yurike, dan Anggota Komisi B Wa Ode Herlina menghadiri penyerahkan kunci hunian secara simbolis kepada warga penerima Program Bedah Rumah. Kegiatan itu berlangsung di Jalan Serdang Baru, RT 007/RW 005, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2026.

Program itu merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Baznas (Bazis) DKI Jakarta untuk menghadirkan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat. Ima Mahdiah mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut. Mulai dari masyarakat, BUMD, BUMN, hingga sektor swasta.

Menurut dia, Program Bedah Rumah harus menjangkau seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama. Sehingga nilai toleransi di Jakarta semakin kuat.

“Program bedah rumah ini harus mencakup semua agama. Semua harus mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Ima.

Program itu memperbaiki kondisi fisik rumah dan menanamkan nilai kebersamaan di tengah masyarakat. “Ketika membantu sesama, kita tidak melihat latar belakang apa pun,” ujarnya.

Ima memastikan, tidak ada pungutan biaya dalam proses pengerjaan bedah rumah. Warga yang butuh bantuan serupa, segera koordinasi dengan perangkat wilayah setempat agar dapat terverifikasi oleh Baznas (Bazis).

“Jika memang membutuhkan dan memenuhi kriteria, warga bisa mengajukan melalui wilayah setempat,” kata Ima.

Adapun, Gubernur Pramono Anung mengatakan, Program Bedah Rumah merupakan bagian dari komitmen membangun Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. “Program bedah rumah ini secara resmi saya resmikan,” ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta meresmikan 26 rumah yang menjalani pembedahan. Terdiri dari 10 unit di Jakarta Pusat, empat unit di Jakarta Barat, 11 unit di Jakarta Selatan, dan satu unit di Jakarta Utara.

Renovasi setiap unit rumah menggunakan anggaran sekitar Rp50–55 juta. Waktu pengerjaan tiga minggu hingga satu bulan.

Selama proses renovasi berlangsung, Baznas (Bazis) menanggung biaya sewa tempat tinggal sementara bagi pemilik rumah penerima manfaat. “Saya minta program ini terbuka untuk semua agama,” ujar Pramono.

Di 2026, Pemprov DKI Jakarta menargetkan renovasi 633 rumah. Pramono mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program tersebut.

Pramono juga mendorong Baznas (Bazis) memperluas program bedah rumah agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”Dana Baznas Bazis harus benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar mengatakan, warga yang ingin mengusulkan rumahnya dalam program bedah rumah dapat melapor melalui pengurus RT/RW setempat. “Warga bisa mengajukan melalui RT/RW, lalu diteruskan ke kelurahan untuk diverifikasi,” kata dia.

Dia menegaskan program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. “Syarat utamanya tentu warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Optimalisasi CSR BUMD

DPRD DKI Jakarta mendukung keberlanjutan Program Bedah Rumah bagi warga Jakarta melalui kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya dengan Baznas (Bazis). Ketua Komisi D Yuke Yurike mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berperan aktif merenovasi rumah tidak layak huni.

Sebab, masih banyak rumah warga yang butuh perbaikan. Terutama pada bagian atap dan struktur bangunan. “Masih banyak rumah dengan kondisi atap tidak layak. Ini perlu segera diperbaiki,” ujar Yuke.

Ia menjelaskan, warga dapat mengajukan permohonan bedah rumah melalui mekanisme berjenjang. Mulai dari RT/RW, kelurahan, hingga selanjutnya ke Baznas (Bazis).

“Program ini terbuka untuk seluruh warga Jakarta yang membutuhkan,” kata dia.

Yuke juga meminta Dinas PRKP mendata rumah tidak layak huni di seluruh wilayah. Dengan begitu, penanganan lebih terarah. “Tidak harus bagus, yang penting layak dan aman dihuni,” ucapnya.

Harapannya, pembiayaan program tidak harus bergantung pada Baznas (Bazis). Bisa dengan dukungan sumber lain. “Mudah-mudahan bisa di-back up dari berbagai pihak,” kata Yuke.

Anggota Komisi B Wa Ode Herlina mengungkapkan hal senada. Ia mengapresiasi keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam program sosial melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut dia, dukungan BUMD sangat membantu mempercepat perbaikan rumah warga yang kurang mampu. “BUMD seperti Dharma Jaya dan PAM Jaya ikut berkontribusi,” ujar Wa Ode.

Kolaborasi tersebut, harap dia, dapat memperluas jangkauan Program Bedah Rumah di Jakarta. “Kami berterima kasih atas dukungan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wa Ode. (*)