PRESIDEN Prabowo Subianto menilai realisasi program tiga juta rumah berjalan lambat. Prabowo mempertanyakan realisasi program ini ke Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Hashim mengungkapkan hal tersebut dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan di Jakarta, hari ini. Acara itu sekaligus meresmikan hunian vertikal alias rumah susun yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai bagian dari proyek 3 juta rumah yang digagas Prabowo.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hashim berujar, dirinya bertemu dengan kakaknya itu beberapa pekan lalu. “Saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini. (Dia) tanya, ‘Kenapa kok program perumahan agak lambat? Terkesannya lambat’,” ucap Hashim menirukan perkataan Prabowo, dipantau secara daring melalui Zoom meeting, Senin, 16 Maret 2026.
Hashim kemudian menjelaskan kepada Prabowo bahwa hambatan terjadi akibat persoalan birokrasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Kementerian Perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun, dan sebagai-sebagainya,” ujar Hashim.
Menurut Hashim, Prabowo ingin program 3 juta rumah segera terlaksana. “Tapi sebetulnya presiden ingin cepat,” katanya.
Hashim pun menilai pembangunan hunian vertikal oleh PT KAI bisa mempercepat laju realisasi program 3 juta rumah. Terlebih, selain di Jakarta pembangunan ini dilakukan secara serentak di Bandung, Semarang, dan Surabaya. “Terus terang saja, saya lihat saya bisa laporkan ke beliau, dengan partisipasi dari bapak ibu dari KAI, akan segera terwujud,” ujar Hashim.
Tak hanya itu, Hashim juga ingin menghilangkan kesan bahwa hanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang bisa memiliki hunian layak. Keberadaan Satgas Perumahan, ujarnya, bertujuan mengakomodasi kepemilikan rumah untuk semua kalangan masyarakat, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, Hashim mengklaim, sila ke-5 dalam Pancasila bukan hanya slogan kosong. “Supaya rakyat betul-betul merasakan manfaat nyata dari kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur dia. “Jangan hanya omon-omon saja. NATO, no action talk only.”





