KETUA Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM Herlambang P. Wiratraman mengatakan kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus adalah upaya menyerang pembela HAM. Pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum. Upaya perlindungan dilakukan dengan mengungkap siapa pelaku teror, motif, dan relasi kuasanya.

“Serangan ini jelas bertujuan hendak menebarkan ketakutan terhadap mereka yang menyuarakan secara kritis terhadap penguasa, atau juga masalah hak asasi manusia,” kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu, 14 Maret 2026.

Kata dia, kegagalan negara mengungkap kasus penyerangan Andrie Yunus sama artinya dengan negara terlibat kejahatan tersebut. Alasannya, kekerasan berupa penyiraman air keras ini berulang. Keberulangan itu sama dengan kejahatan lain yang berujung pada realitas impunitas.

“Impunitas menjadi masalah sistemik di negeri ini. Pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM bisa dengan bebas berkeliaran, bahkan berkuasa menduduki jabatan publik,” kata dosen hukum tata negara ini. 

Dia mengatakan semua pihak, terutama institusi negara, khususnya DPR, Presiden, dan Komnas HAM, harus memberikan perhatian serius mengawasi jalannya pengungkapan, penyelidikan dan upaya hukum secara profesional dan berintegritas atas kasus kekerasan ini. Institusi negara harus memastikan agar tidak terjadi undue delay. 

Dia juga meminta Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketegasan bersikap atas represi terhadap warga negaranya. Prabiwo juga harus menunjukkan komitmen politik yang tegas dan terbuka menjalankan mandat Pasal 28I ayat 4 UUDNRI, soal perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. 

Herlambang khawatir serangan ini satu paket dialamatkan ke generasi muda aktivis pemberani dan kritis. Targetnya bukan saja efek takut atas teror, tetapi menutupi isu terkait berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya remiliterisasi dan korupsi sistematis dibalik proyek MBG, koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta pembuatan batalion-batalion. 

“Berharap, publik tak ragu untuk tetap memperjuangkan hak dan keadilan, pula kritis atas apa yang diperjuangkan Andrie dan anak muda lainnya menghentikan remiliterisasi dan mega korupsi,” kata dia. 

Andrie Yunus disiram air keras saat berada di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Andrie disiram larutan berbahaya oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. 

Pelaku penyiraman air keras datang dari arah berlawanan dengan Andrie. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan pelaku menyiram air keras ke bagian depan tubuh Andrie.

Setelah terkena siraman air keras, Andrie ambruk ke jalan sembari berteriak kesakitan. Dimas bercerita, sebelum kejadian itu Andrie baru saja merampungkan perekaman siniar bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 WIB, Kamis malam. 

Cairan kimia yang bersifat korosif itu mengenai tubuh bagian kanan Andrie seperti mata, wajah, dada, dan tangan. Sebagian baju korban juga meleleh imbas terkena air keras. 

 Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menduga penyerangan terhadap Andrie Yunus, terorganisasi. Yusril menuturkan pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisasi. Maka penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tingkat pelaku di lapangan.

“Pola serangan yang dilakukan tampaknya terencana dan terorganisasi sehingga pengungkapan peristiwa ini tidak boleh berhenti di tingkat eksekutor, tapi harus mengungkap auktor intelektualis di baliknya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.

Karena itu, Yusril meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian RI, mengusut kasus tersebut secara tuntas. Tidak sekadar menemukan pelaku dan motifnya, tapi juga mengungkap siapa yang berada di balik peristiwa itu.Hingga Air Keras Andrie Yunus.