INFO TEMPO – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi selama ini telah berulang kali mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat publik di daerah.

Menurut Luthfi, penekanan mengenai integritas telah disampaikan kepada para kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN). Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut, terlebih sebelumnya sudah ada dua kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.

“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Luthfi di Semarang, Sabtu, 14 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui program koordinasi supervisi pencegahan, para kepala daerah hingga anggota DPRD telah mendapatkan pengarahan terkait pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran serta selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait proses hukum yang tengah dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menegaskan bahwa pihaknya menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tegasnya.

Menurutnya, integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, yaitu tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut penting agar birokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Clean governance dan good governance itu harus menjadi napas bagi bupati dan wali kota, termasuk seluruh ASN di daerah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap menjaga kinerja pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal, terutama saat pemerintah daerah tengah mempersiapkan berbagai layanan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.(*)