INFO TEMPO – Kondisi pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipaparkan langsung oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat saat rapat koordinasi harian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada Kamis, 12 Maret 2026.

Rapat yang digelar secara hybrid dari ruang Command Center Kementerian Dalam Negeri atau Posko Nasional Satgas PRR ini mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga dengan sekretaris daerah provinsi serta kabupaten/kota terdampak.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan kondisi faktual pemulihan di lapangan, sementara kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan. Pertukaran informasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai program pemulihan yang dijalankan pemerintah pusat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah.

Sekda Aceh Tengah, Mursyid, melaporkan sembilan kecamatan di kabupaten tersebut masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Pemenuhan kebutuhan air sementara dilakukan melalui bantuan pipa serta pemanfaatan sumber air yang masih harus dimasak sebelum digunakan.

“Listrik di lima desa juga belum sepenuhnya stabil sehingga sebagian masyarakat masih mengandalkan genset sebagai sumber listrik sementara,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melaporkan sejumlah fasilitas pendidikan masih mengalami kerusakan. Dari 17 sekolah dasar yang terdampak, satu lokasi masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda.

Selain itu, dua ruas jalan kabupaten di wilayah tersebut masih belum dapat dilalui akibat kerusakan pascabanjir. “Tambak belum berfungsi karena tertimbun dan muncul muara baru. Normalisasi sungai sebagian besar juga belum dapat dilakukan,” tutur perwakilan Aceh Utara.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga melaporkan sekitar 1.500 hektare sawah di beberapa kecamatan belum kembali normal. Sistem penyediaan air minum di wilayah Meureudu bahkan dilaporkan lumpuh total sehingga masyarakat masih mengandalkan sumber air alternatif.

Laporan serupa juga disampaikan sejumlah daerah di Sumatera Utara. Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah, Binsar TH Sitanggang, melaporkan delapan kantor desa mengalami kerusakan sehingga pelayanan pemerintahan sementara dilakukan di lokasi lain.

Sejumlah fasilitas pendidikan juga masih dalam tahap pemulihan. Ada yang kembali ke sekolah dan ada pula tetap belajar di tenda seperti SMKN 1 Badiri. “Sedangkan SMPN 2 Satu Atap Tukka sudah kembali ke gedung sekolah karena sudah diperbaiki. Terima kasih TNI,” ujarnya.

Turut dilaporkan dua jembatan penghubung di Tapteng yang belum dapat dilalui dan saat ini dalam proses pembangunan kembali. Menurut Binsar, UMKM sebenarnya sudah kembali bangkit, namun beberapa desa masih terhambat kelistrikan dan internet. “Desa Sibio-bio, Desa Aek Bontar, dan Desa Aek Kalangan II belum pulih 100 persen karena merupakan daerah terisolir,” tuturnya.

Sementara itu di Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Agam menyampaikan delapan jembatan masih mengalami kerusakan berat akibat pelebaran arus sungai saat bencana. Beberapa fasilitas pendidikan juga masih memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk satu sekolah dasar yang hingga kini masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda.

Saatnya Selaraskan Langkah

Paparan dari pemerintah daerah tersebut langsung menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga untuk menyesuaikan langkah pemulihan sesuai kewenangan masing-masing.

Menanggapi kendala infrastruktur dasar tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk segera melakukan validasi data koordinat lokasi Huntara dan Huntap guna percepatan akses air bersih dan perbaikan jembatan.

Sedangkan Kementerian ESDM menyatakan kesiapannya mendukung pemasangan listrik baru di wilayah terisolir, dengan catatan koordinasi lokasi prioritas segera difinalisasi bersama BNPB berdasarkan data terbaru dari daerah.

Di sisi lain, Bappenas menegaskan bahwa dokumen Rencana Induk (Renduk) sedang difinalisasi untuk memastikan pemulihan jangka menengah, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan jalan provinsi, memiliki payung hukum dan anggaran yang kuat. Kementerian Agama pun memastikan sisa bantuan rumah ibadah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat akan segera tuntas mengikuti verifikasi data kerusakan terbaru yang dipaparkan para Sekda dalam rapat tersebut.

Sinergi ini memastikan bahwa setiap laporan hambatan dari lapangan langsung direspons dengan langkah teknis oleh kementerian terkait di pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Wakarendal Satgas PRR Brigjen TNI Dody M. Taufik dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di hunian sementara perlu dipercepat, terutama penyediaan air bersih dan listrik, agar target pemindahan pengungsi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 dapat tercapai.

“Pemerintah daerah juga tolong perbarui data pengungsi secara lebih rinci hingga tingkat desa,” ucap Dody. “Ini penting untuk mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai arahan Kasatgas PRR Tito Karnavian dan ketentuan dalam Perpres.”

Dalam berbagai kesempatan, Kasatgas Tito Karnavian kerap menegaskan bahwa penyelarasan program kementerian dan lembaga harus merujuk pada kondisi nyata yang dilaporkan pemerintah daerah. Data tersebut dipetakan melalui sejumlah indikator pemulihan, mulai dari layanan pemerintahan dan akses jalan hingga listrik, air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

“Indikator normalnya suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel seperti pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, dan sosial. Dari situ kita bisa melihat sektor mana yang harus diprioritaskan untuk dipulihkan,” ujar Tito, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, rapat dengan para sekda ini dipimpin oleh Wakil Sekretaris Satgas PRR Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin, didampingi Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono serta Wakarendal Satgas PRR Brigjen TNI Dody M. Taufik.

Pertemuan diikuti 15 perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain Bappenas, BMKG, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan.

Sebanyak 26 perwakilan pemerintah daerah juga mengikuti rapat secara daring, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta sejumlah sekda kabupaten dan kota terdampak seperti Pidie, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Bireuen, Kota Langsa, Agam, Lima Puluh Kota, dan Kota Padang. (*)