INFO TEMPO – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025. Dari data itu, tercatat sebanyak 54,32 persen atau 156.602.012 jiwa penduduk Indonesia sudah pernah menikah.

“Artinya sebenarnya pada Indonesia lebih banyak yang sudah atau pernah menikah,” kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan pada DKB Semester II Tahun 2025 ini meningkat 1.621.396 jiwa dibanding Semester I Tahun 2025. Jumlahnya 288.315.089 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 145.498.092 jiwa dan penduduk perempuan 142.816.997 jiwa.

“Rasio ini menunjukkan sedikit kelebihan jumlah laki-laki, namun masih dalam batas normal secara demografi. Pemerintah biasanya memperhatikan rasio ini untuk perencanaan jangka panjang, misalnya dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” kata Teguh.

Teguh merinci, 156.602.012 jiwa yang sudah pernah menikah itu terdiri dari status masih kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Masyarakat yang kawin berjumlah 137.007.707 atau 47,52 persen dari total penduduk. Angka ini meningkat 722.160 jiwa jika dibandingkan dengan Semester I 2025.

Sementara itu, penduduk dengan status perkawinan cerai hidup tercatat sebanyak 5.591.324 jiwa atau sekitar 1,94 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut meningkat 270.673 jiwa dibandingkan Semester I 2025. Adapun penduduk dengan status cerai mati mencapai 14.002.981 jiwa atau sekitar 4,86 persen, naik 421.185 jiwa dari Semester I 2025.

“Tapi kita lihat yang cerai hidup misalnya lah ini 1 semester tambahnya 270.673 berarti tiap hari terjadi perceraian yang cukup banyak,” kata Teguh.

Kemudian, jumlah penduduk yang berstatus belum menikah tercatat sebanyak 131.713.077 jiwa atau sekitar 45,68 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini naik tipis sebanyak 662 jiwa jika dibandingkan dengan Semester I 2025.

Menurut Teguh, data-data ini sangat penting sebagai acuan perencanaan kebijakan publik yang inklusif. Laiknya sebuah peta besar, data yang dihimpun Dukcapil menggambarkan kondisi negara serta identitas bangsa.

Melalui peta tersebut, Indonesia dapat melihat arah perkembangan sekaligus menyiapkan langkah untuk masa depan. Data kependudukan tidak hanya sekadar kumpulan angka yang terus berubah, tetapi juga mencerminkan keragaman masyarakat. Dengan satu data kependudukan nasional, pemerintah dapat mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih terintegrasi, produktif, dan sejahtera.

“Dari peta ini, kita bisa membaca arah perjalanan Indonesia, sekaligus menyiapkan bekal untuk masa depan,” ujarnya.

Selain itu, data kependudukan ibarat tulang punggung bagi tubuh manusia. Tanpa tulang punggung, tubuh tidak dapat berdiri tegak. Begitu pula dalam layanan publik, data kependudukan menjadi penopang utama agar berbagai layanan lintas sektor dapat berjalan kokoh dan selaras.

“Data Kependudukan Bersih ini merupakan potret faktual kondisi demografi Indonesia yang diperoleh dari pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (*)