PAKAR Hukum Tata Negara Mahfud Md menilai serangan tanpa provokasi yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ke wilayah Iran menjadi momentum agar Indonesia mempertimbangkan keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Organisasi internasional itu dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan Israel menjadi salah satu negara anggota.

Mahfud menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, yang menyebut siap menarik diri dari keanggotaan Board of Peace jika tak ada manfaat. Menurut dia, Indonesia tidak ada mengalami kerugian apa pun bila keluar dari Dewan Perdamaian di tengah situasi saat ini.

“Asal pemerintah tidak punya beban politik yang tersembunyi, tidak tersandera. Saya kira mudah untuk menarik diri,” kata Mahfud pada Selasa, 10 Maret 2026.

Terlebih, desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian sudah menggema sejak awal memutuskan bergabung. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan protes tersebut lantaran adanya ketidakseimbangan isi dalam Board of Peace.

“Kenapa kalau untuk perdamaian Palestina, kok tidak ada perwakilan (negara) di dewan itu? Tidak mungkin bicara keadilan tanpa menyertakan pihak yang akan dikenai objek keputusan,” ucapnya.

Eks calon wakil presiden ini mengatakan Dewan Perdamaian juga telah melanggar Dasasila Bandung. Peristiwa serangan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat, serta tak adanya Palestina dalam organisasi keanggotaan membuat terjadinya pelanggaran Dasasila Bandung.

Ketentuan yang dilanggar, ujar dia, perihal larangan terjadinya agresi dari satu negara terhadap negara lain. “Dasasila Bandung isinya kesetaraan di antara bangsa-bangsa, tidak boleh ada penjajahan, tidak boleh ada agresi, dan hak untuk merdeka bagi setiap bangsa,” ucap Mahfud,

Mahfud juga menyoroti legalitas standing organisasi perdamaian bentukan Trump tersebut. Apalagi, kata dia, pembentukan BoP ini bukan dari mandat yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai organisasi internasional.