KEMENTERIAN Luar Negeri menegaskan pembahasan Board of Peace alias Dewan Perdamaian ditangguhkan imbas memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Adapun ketegangan di wilayah Asia Barat, khususnya kawasan Teluk, meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan secara mendadak ke Iran. Iran kemudian balas menyerang Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, dalam press briefing pada Jumat, 6 Maret 2026, menyatakan pemerintah Indonesia saat ini terus memantau perkembangan situasi di wilayah konflik tersebut. Indonesia juga berfokus memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini,” kata Yvonne dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Ia menegaskan, segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan alias on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini, menurut Yvonne, adalah memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik. “Serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi,” tuturnya.

Yvonne lantas menekankan bahwa setiap keputusan terkait dengan partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan dalam negeri.

Indonesia, ia mengklaim, secara konsisten terus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Maka dari itu, pemerintah RI akan terus mencari cara paling efektif dan memainkan peran konstruktif dalam berbagai forum internasional. Hal ini, menurut Yvonne, guna mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Penjelasan Yvonne ini mempertegas keterangan Menteri Luar Negeri Sugiono beberapa hari lalu. Sugiono mengungkapkan pembicaraan dalam Board of Peace dihentikan sementara menyusul memanasnya konflik di kawasan Asia Barat. “Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, ya. Semua perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran,” ucap Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026.

Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian ini disampaikan Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, akademikus, hingga mahasiswa. Tausiyah MUI dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, misalnya, mendesak agar pemerintah mencabut keanggotaan dari Dewan Perdamaian.

Alasannya, Dewan Perdamaian tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Penilaian ini diperkuat dengan sikap Donald Trump yang justru melakukan penyerangan bersama Israel ke wilayah Iran.