SEJUMLAH artikel tentang peristiwa politik dan sosial di kanal Nasional Tempo mendapat sorotan dari mayoritas pembaca. Berita itu adalah penyebab gaji guru turun pada 2026, rencana aksi mahasiswa Universitas Indonesia, hingga sederet desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Berikut rangkuman berita terpopuler di kanal nasional pada Kamis, 6 Maret 2026.

Penyebab Gaji Guru Turun Tahun Ini

Ketua Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyoroti penurunan signifikan porsi transfer anggaran pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah dalam tiga tahun terakhir. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah membiayai guru, terutama guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Berdasarkan data yang disampaikan P2G, pada 2024 total anggaran pendidikan mencapai Rp 655 triliun. Dari jumlah itu, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 346 triliun atau 52,82 persen. Namun pada 2025, meski total anggaran pendidikan naik menjadi Rp 724 triliun, transfer ke daerah hanya sekitar Rp 347,9 triliun atau 48,08 persen.

Penurunan lebih tajam terjadi pada 2026. Dari total anggaran pendidikan Rp 769 triliun, transfer ke daerah menyusut menjadi Rp 264 triliun atau hanya 34,33 persen. “Artinya, meski total anggaran pendidikan naik, porsi yang ditransfer ke daerah justru turun drastis,” kata Iman saat dihubungi pada Selasa, 3 Maret 2026.

Iman menyebut, penurunan transfer berdampak terhadap lebih dari 500 pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendanaan pendidikan. Akibatnya, sejumlah daerah disebut tidak sanggup membayar gaji penuh guru PPPK

Mahasiswa UI Bakal Gelar Aksi Weekend Melawan

Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bakal menggelar aksi massa apabila tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto menarik Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tak diindahkan.

Perwakilan UI Students for Justice in Palestine, Razan Diandra Fatahillah, mengatakan rencana aksi massa bertajuk “Weekend Melawan” ini telah direncanakan oleh Aliansi Mahasiswa UI dan koalisi masyarakat sipil dengan asumsi Prabowo mengabaikan tuntutan.

“Aksi massa lintas gerakan akan digelar pada Jumat, Sabtu, dan Ahad ini,” kata Razan kepada Tempo, Kamis, 5 Maret 2026.

Aksi Weekend Melawan ini, kata dia, diharapkan mampu memicu gerakan serupa di wilayah lain agar substansi desakan Indonesia keluar dari BoP hingga pembatalan rencana pengiriman prajurit TNI ke Gaza dapat dipertimbangkan Prabowo.

Razan menuturkan, aksi Weekend Melawan akan dimulai Jumat, 6 Maret esok hari dengan titik lokasi Kompleks DPR, MPR, dan DPD, serta hari berikutnya akan dihelat di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. “Untuk Ahad lokasi tentatif,” ujar dia.

Ramai-ramai Minta Indonesia Keluar dari BoP

Desakan agar Indonesia menarik status keanggotaan dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kian menggema usai Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, akhir pekan lalu.

Operasi militer tersebut menyebabkan gugurnya sejumlah tokoh penting di Republik Islam Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khosseini Khamenei. AS merupakan negara yang menginisiasi pembentukan BoP.

Peristiwa itu memicu kritik keras publik Indonesia. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, hingga mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia di BoP.

Melalui surat yang disampaikan ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP.

Perwakilan Aliansi, Fathimah Azzahra, mengatakan surat ini merupakan peringatan terakhir bagi Prabowo untuk menuntaskan janjinya. Pada awal Februari lalu, Prabowo menyatakan akan menarik Indonesia dari BoP apabila tujuan tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina.

“Kami mengultimatum Presiden beserta jajarannya untuk memenuhi tuntutan ini dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum turunnya murka rakyat Indonesia,” kata Fathimah dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 5 Maret 2026.