Eberta
PRESIDEN Prabowo Subianto mendiskusikan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dalam forum bersama para mantan presiden, mantan wakil presiden, hingga ketua umum partai. Kepada para tamunya, Prabowo menjelaskan alasan membawa Indonesia ke badan yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
Diskusi itu berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026. “Memang dijelaskan tadi, ada yang melatarbelakangi berbagai pemikiran-pemikiran yang cukup strategis mengapa sehingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota BoP,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, salah satu tamu Prabowo, seusai pertemuan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam forum yang sama, kata Paloh, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih merupakan anggota Board of Peace. Sikap itu tetap dipertahankan meski pelopornya, Amerika Serikat, tengah melakukan tindakan perang melawan Iran. “Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu (tetap di Board of Peace),” ujar Paloh.
Meski begitu, Paloh berujar, Prabowo juga terbuka mengevaluasi keanggotaan di Board of Peace sesuai dengan berbagai perkembangan yang mungkin terjadi. “Kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang arti kebiasaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya,” tutur Paloh.
Prabowo sebelumnya mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu, menteri luar negeri terdahulu, ketua umum partai politik di parlemen, hingga sejumlah pengusaha untuk menghadiri acara makan malam kebangsaan di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu berlangsung sejak pukul 19.30 WIB dan selesai sekitar 3,5 jam kemudian.
Di antara para tamu yang hadir terdapat mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono; mantan wakil presiden Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla, dan Boediono; hingga ketua partai seperti Bahlil Lahadalia dari Golkar, Al Muzammil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera, hingga Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Dalam forum di Istana Kepresidenan, Paloh berujar para tamu juga memberikan saran pikiran kepada Prabowo. Masalah utama yang mereka bahas, kata dia, adalah soal perang terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebelumnya menuai polemik, terlebih setelah AS dan Israel menyerang Iran. Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk kelar dari badan besutan Amerika Serikat itu menanggapi serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
MUI mengungkap, Amerika Serikat yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian menghadapi pertanyaan besar. MUI mempertanyakan apakah strategi tersebut memang diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Ahad, 1 Maret 2026, dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi MUI.
