Eberta
KETUA Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi desakan agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto, yang didukung PAN, sebelumnya membawa Indonesia bergabung dengan badan internasional besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut
Menurut Zulkifli, Prabowo tidak menutup kemungkinan Indonesia meninggalkan Dewan Perdamaian. “(Soal) keluar dari BoP kan sudah disampaikan Pak Presiden, kapan saja bisa, kapan saja boleh,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan ini saat akan menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Meski begitu, Zulkifli enggan mengungkapkan sikap PAN soal desakan agar Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian. “Saya mengurusi pangan,” tutur mantan menteri perdagangan era mantan presiden Joko Widodo ini.
Selain itu, Zulkifli membahas pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para mantan presiden dan wakil presiden hingga ketua umum partai pada Selasa malam kemarin, 3 Maret 2026. Prabowo mengundang para tokoh tersebut ke Istana Kepresidenan untuk acara makan malam dan diskusi.
Zulkifli, yang hadir dalam forum kemarin, berujar diskusi itu membicarakan kondisi geopolitik terkini. Dia mengklaim para peserta diskusi, termasuk para mantan presiden, mendukung sikap Prabowo soal politik internasional. “Seperti (sikap dalam) menghadapi geopolitik, seperti serangan Amerika-Israel terhadap Iran kita harus berjaga-jaga, pandangan-pandangan Presiden mengenai BoP, dan lain-lain,” tuturnya.
Keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebelumnya menuai polemik, terlebih setelah AS dan Israel menyerang Iran. Salah satu desakan mundur datang dari Majelis Ulama Indonesia, yang meminta pemerintah Indonesia untuk kelar dari Dewan Perdamaian menanggapi serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
MUI mengungkap, Amerika Serikat yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian menghadapi pertanyaan besar. MUI mempertanyakan apakah strategi tersebut memang diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Ahad, 1 Maret 2026, dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi MUI.
