Jakarta –

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, mendesak pemerintah RI menjadikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai prioritas utama buntut konflik bersenjata berskala besar antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, upaya keselamatan WNI, baik yang berada di Iran maupun di kawasan sekitarnya, tidak bisa ditunda.

“Pemerintah harus selalu siap untuk melakukan rencana kontingensi dan memfasilitasi evakuasi WNI kita ke tempat aman sebagai bentuk langkah antisipatif yang matang. Kesiapan ini tidak hanya untuk mereka yang berada di titik pusat konflik, tetapi juga harus mencakup pengetatan pengamanan bagi seluruh WNI di sekitarnya, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara Teluk,” kata Farah kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Farah mengapresiasi Kemlu RI dan KBRI Tehran yang telah menerapkan status Siaga 1 bagi 329 WNI di Iran. Namun, dia mendorong pemerintah menyiagakan langkah pelindungan ekstra dan menyeluruh seiring cepatnya eskalasi.

Selain itu, Farah juga menyoroti dampak eskalasi terhadap mobilitas warga negara, khususnya para jemaah WNI yang sedang atau hendak pulang dari ibadah umrah. Dia meminta pemerintah RI segera dapat memastikan keamanan jalur udara dan kelancaran kepulangan para jemaah ke Indonesia.

“Konflik ini tentu berdampak langsung terhadap keamanan rute penerbangan jemaah WNI yang hendak pulang dari ibadah umrah. Untuk itu, kami meminta kementerian terkait untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan dan maskapai guna memastikan keamanan jalur udara dan kelancaran kepulangan para jemaah kita ke Tanah Air,” tambahnya.

Lebih lanjut, Farah mendukung inisiatif diplomasi tingkat tinggi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik. Menurutnya, inisiasi itu sebagai bentuk upaya mencegah risiko krisis lebih luas.

“Kami mendukung penuh inisiatif Presiden RI untuk memfasilitasi dialog. Dengan kredibilitas yang kita miliki, Indonesia siap menjadi mediator demi mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Farah.

(fca/imk)