PRESIDEN Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.

Belakangan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke ibukota negara tersebut, Teheran, pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Keinginan Prabowo menjadi fasilitator dialog mendapatkan pro dan kontra. Wakil Ketua Komisi I DPR dari fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Indonesia diamanatkan untuk mendorong terciptanya dialog dan perdamaian. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengingatkan langkah tersebut harus melalui perhitungan yang matang.

Tanggapan juga disampaikan Mantan wakil presiden Jusuf Kalla alias JK. Kata JK, langkah Indonesia tidak mudah karena posisi yang tidak setara. Senada disampaikan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino bahkan mengatakan langkah itu tidak realistis. 

Berikut beragam komentarnya:

1. Kata Anggota DPR dari Golkar

Wakil Ketua Komisi I DPR dari fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengapresiasi langkah Presiden menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. 

Menurut Dave, prinsip politik luar negeri bebas aktif menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak berpihak. Namun, Indonesia juga diamanatkan untuk mendorong terciptanya dialog dan perdamaian.

Komisi I DPR, kata dia, menekankan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Dave mengingatkan bahwa Indonesia harus mengedepankan sikap diplomatis dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

2. Kata Anggota DPR dari PDI Perjuangan

Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan rencana Presiden menjadi mediator bagi Amerika Serikat serta Iran merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Upaya itu juga dianggapnya sesuai dengan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. 

Meski demikian, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa langkah tersebut harus melalui perhitungan yang matang. Ada beberapa pertimbangan utama yang perlu diperhatikan. Salah satunya, fasilitator dialog harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Namun, dia menilai bahwa gerak diplomasi Indonesia saat ini lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel melalui keterlibatan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. “Sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujar Tubagus. 

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan upaya mendamaikan kedua negara yang berkonflik tidak mudah. JK mencontohkan konflik Israel dan Palestina yang hingga kini sulit diselesaikan. Menurut JK, kondisi geopolitik global ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat.

Sementara itu, JK menilai Indonesia tidak berada dalam posisi setara dengan AS. Menurut dia, perjanjian perdagangan resiprokal atau agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken dengan AS tidak seimbang dan justru merugikan Indonesia. 

“Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?” kata JK. 

3. Kata Dino Patti Djalal

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menilai ide Presiden Prabowo tidak realistis.  Alasannya, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” katanya.

Dino yakin Presiden AS Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Sebab, Dino menilai saat ini Trump sedang gelap mata ingin menumbangkan pemerintahan Iran.