INFO TEMPO – Air belum sepenuhnya surut di Tapanuli Tengah. Di beberapa titik, banjir susulan kembali meluap dan memutus akses warga setelah jembatan runtuh diterjang arus. Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabanjir Sumatra terus mempercepat langkah penanganan, mulai dari penguatan infrastruktur pengendali banjir hingga pemulihan akses dan hunian warga terdampak.

Pada Kamis, 26 Februari 2026, Wakil Kepala Satgas I PRR yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Richard Tampubolon, memimpin langsung kunjungan lapangan ke sejumlah titik terdampak di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kasum Richard didampingi pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain perwakilan dari Badan Pusat Statistik Joko Parmianto, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Fajar Hasri, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Doni Sri Putra, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, serta jajaran Satgas PRR.

Rombongan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Boeing TNI AU menuju Bandara Silangit, lalu melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal ke Pinangsori.

Dari hasil kunjungan tim ke sejumlah titik di Tapanuli Tengah, persoalan utama masih berkisar pada pengendalian hulu sungai, pemulihan akses infrastruktur, serta percepatan hunian bagi warga terdampak.

Di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, tim mendapati kondisi hulu sungai yang belum stabil. Curah hujan tinggi membuat debit air kembali meningkat dan memicu banjir susulan. Sedimentasi dan material dari hulu memperparah risiko luapan.

KemenPU merespons dengan rencana pembangunan 30 sabo dam dan enam sand pocket di wilayah Tapanuli Tengah. Infrastruktur pengendali tersebut disiapkan untuk menahan material dari hulu sekaligus mengurangi tekanan arus saat hujan deras.

Selain pekerjaan fisik, KemenPU mengharapkan percepatan dukungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dukungan anggaran dinilai penting agar mobilisasi alat berat dan tenaga kerja tidak terhambat selama masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menanggapi hal ini, Kemenkeu akan menindaklanjuti laporan ke dirjen terkait. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan siap mendukung dengan menggencarkan sosialisasi masyarakat sehingga mau direlokasi secara bertahap.

Di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, tim melihat langsung jembatan yang putus akibat terjangan arus. Jembatan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas warga. Kementerian PU menyatakan akan membangun sabo dam di bagian hulu serta bronjong penahan tepi sungai guna memperkuat struktur bantaran. Untuk membuka akses secepatnya, Satgas Jembatan juga didorong menyiapkan pembangunan jembatan darurat (belly bridge).

Sementara itu, Dandim Tapanuli Tengah melaporkan akses jalan sepanjang 300 meter di Desa Sibio-bio turut terputus. Jalur tersebut menjadi satu-satunya akses desa. Kementerian PU menanggapi dengan rencana pengerahan alat berat, pembangunan bronjong, serta penyiapan konstruksi jembatan agar konektivitas warga segera pulih.

Peninjauan berikutnya ke Huntara Asrama Haji di Kecamatan Pinangsori. Di lokasi ini, warga menyampaikan harapan agar dana tunggu hunian dan bantuan jaminan hidup sebesar Rp 15 ribu per hari dapat segera cair, terutama menjelang Lebaran.

BNPB menyatakan dana tunggu hunian telah disalurkan dan pembangunan hunian sementara (huntara) tengah berlangsung di sejumlah titik. Kementerian Sosial menyebut dana jaminan hidup dan bantuan hunian akan diturunkan setelah surat keputusan bupati disahkan dan data penerima dinyatakan lengkap.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 118 unit hunian tetap (huntap) di Pinangsori rampung sebelum Lebaran.

Hasil kunjungan Wakasatgas I bersama tim menunjukkan bahwa dampak banjir susulan masih terjadi dan infrastruktur belum pulih sepenuhnya. Percepatan rehabilitasi di Tapanuli Tengah kini berpacu dengan waktu. Penyelesaian sabo dam, jembatan darurat, hingga huntap sebelum Lebaran akan menjadi ujian efektivitas koordinasi lintas kementerian di lapangan. (*)