SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons polemik soal alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG di APBN 2026. Pos MBG di APBN tahun ini sebelumnya dikritik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menilai program tersebut mengambil jatah anggaran pendidikan.

Teddy menjelaskan, anggaran pendidikan untuk tahun 2026 adalah sebesar 20 persen dari APBN. Angka itu sesuai dengan amanat konstitusi soal mandatory spending atau belanja wajib di sektor pendidikan.

Menurut Teddy, pemerintah dan partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati alokasi mandatory spending pendidikan tersebut untuk berbagai program. “Peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketuanya juga PDIP,” kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026.

Maka dari itu, Teddy menilai, narasi bahwa MBG mengambil jatah anggaran pendidikan adalah keliru. Sebab, alokasi dana untuk berbagai jenis program pendidikan di APBN telah disepakati bersama. “Semua hal itu, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” tuturnya.

Program MBG, kata Teddy, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya, dia berujar, untuk siswa yang masih mengenyam pendidikan baik di tingkat usia dini hingga sekolah menengah atas.

Dalam APBN 2026, Teddy berkata, alokasi untuk program pendidikan tidak berkurang. “Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ucap dia.

Teddy mengatakan tidak ada program pendidikan yang dihentikan setelah MBG mulai beroperasi. Bahkan, dia mengklaim, program-program itu justru ditambah oleh pemerintah.

Teddy memberi contoh sejumlah program di sektor pendidikan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, hingga pembelian 280 ribu televisi digital untuk pembelajaran di sekolah.

PDIP sebelumnya membantah klaim pemerintah yang menyebut MBG tidak mengambil jatah dana pendidikan dalam APBN 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Maria Yohana Esti Wijayanti, mengatakan anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan 2026 yang totalnya Rp 769 triliun.

Menurut Esti, hal itu terbukti dalam Undang-Undang APBN 2026 dan lampiran Peraturan Presiden tentang rincian APBN. “Di situ secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak Rp 223,5 triliun,” kata dia saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.