KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengusulkan agar Badan Gizi Nasional membuat daftar hitam atau blacklist dapur makan bergizi gratis yang berulah. Menurut Said, satuan pelayanan pemenuhan gizi yang harus dicoret dari daftar mitra BGN adalah yang terbukti tidak mematuhi standar operasional pengelolaan dapur MBG.

“Saya menyarankan BGN mengeluarkan daftar hitam rekanan, pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu dicoret sebagai rekanan BGN, dan bila perlu di-meja hijaukan,” kata politikus PDIP itu dalam keterangan tertulis pada Jumat, 27 Februari 2026.

Said menjelaskan, hal pertama yang harus diperbaiki dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah pengelolaan SPPG yang tahun ini ditargetkan beroperasi di 35.270 titik. Sebab, sebagian pengelola dapur MBG mengabaikan standar pelayanan dan menu gizi yang ditetapkan oleh BGN. 

Praktik itu, kata Said, bisa mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap MBG. “Sebab karena ulahnya membahayakan anak-Anak penerima manfaat, dan membuat target intervensi gizi yang di canangkan oleh Presiden Prabowo menjadi tidak tercapai,” ucap dia.

Kemudian, Said merekomendasikan BGN untuk mengevaluasi kembali target siswa penerima manfaat. Cakupan penerima MBG dari 3 ribu orang setiap SPPG, bisa lebih diturunkan menjadi 1.500- 2000 siswa.

Menurut Said, jangkauan penerima manfaat yang lebih kecil memungkinkan SPPG memasak lebih cepat dan menjamin makanan tetap higienis saat dikirim ke siswa.

Selanjutnya, Said merekomendasikan BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian dari kelompok pengawas. Pemerintah daerah itu, kata dia, bisa memberikan rekomendasi kelayakan SPPG ke BGN serta melakukan tindakan penilaian makanan yang akan diberikan ke siswa. “Mengapa hal ini diperlukan, sebab BGN tidak memiliki jangkauan instansi vertikal ke bawah, dan bila ada kejadian yang tidak di inginkan, pemda juga yang harus ikut menanganinya,” ujar dia.