PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan anggaran proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengatakan rujukan tersebut merujuk pada Undang-Undang APBN 2026 dan lampiran Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dalam dokumen lampiran itu, kata dia, tertulis total anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun, yang di dalamnya mencakup alokasi untuk MBG senilai Rp 223,5 triliun.

“Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” ujar Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari 2026.

Menurut Esti, klarifikasi tersebut disampaikan setelah PDIP melakukan verifikasi melalui pertemuan daring dan luring bersama dewan pimpinan daerah dan cabang bidang kerakyatan di seluruh Indonesia. Dalam forum itu, muncul pertanyaan dari kader di daerah mengenai pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut MBG tidak mengambil dari anggaran pendidikan.

“Karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan di kementeriannya. Ia memastikan program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperluas pada 2026.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Timur, Kamis, 19 Februari 2026.

Mu’ti menyebut pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp 16,9 triliun untuk revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan realisasi pembangunan mencapai 93 persen. “Ini bukti bahwa komitmen negara terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tetap kuat,” katanya.

Untuk 2026, anggaran revitalisasi dalam APBN disebut lebih dari Rp 14 triliun dan akan dialokasikan bagi 11.474 satuan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut berencana menambah anggaran revitalisasi bagi 60 ribu satuan pendidikan.

“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” kata Mu’ti.

Selain infrastruktur, Mu’ti memastikan program digitalisasi pembelajaran, bantuan pendidikan bagi peserta didik, serta pelatihan guru tetap berjalan. Ia juga menegaskan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, SMA hingga SLB tidak dikurangi.

Perdebatan publik sebelumnya mencuat setelah muncul klaim bahwa MBG mengambil porsi anggaran pendidikan. Pemerintah menekankan program tersebut tidak menggerus alokasi pendidikan, melainkan berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur dan bantuan pendidikan.

Namun, merujuk lampiran Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, anggaran MBG tercantum dalam pos anggaran pendidikan. Dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sekitar Rp 223 triliun dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program MBG.