INFO TEMPO – Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga mengatakan upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatera Utara harus ditopang oleh data yang akurat dan terverifikasi. Menurut dia dengan data kebencanaan yang valid dan tidak tumpang tindih, intervensi pemerintah akan lebih terarah dan tepat sasaran.

“Jadi memang data-data mengenai kebencanaan itu kan perlu kita tahu persis. Sehingga, berdasarkan data-data tersebut, intervensi terhadap recovery-nya itu akan lebih terarah. Maka, tadi dalam pertemuan kita dengan BPS, kita sampaikan agar data-data tersebut valid, tidak ada overlapping, sehingga nantinya penanganannya tuntas sesuai dengan data yang ada,” ujar Sabam saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Medan, Sumatera Utara, Senin 23 Februari 2026.

Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh BPS Sumatera Utara. Sabam menyampaikan bahwa data kebencanaan harus diketahui secara pasti agar intervensi pemerintah dalam proses recovery dapat dilakukan secara terarah. Ia menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan penanganan dampak bencana.

Menurut dia, dampak bencana tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Karena itu, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk terkait rumah, sekolah, serta jumlah anak terdampak.

Hal itu karena Sabam mengaku tahu persis bahwa kondisi masyarakat yang terdampak bencana itu pasti terasa berat secara ekonomi. Termasuk, juga akan mengganggu roda kehidupan, terkhusus kepada orang tua yang anaknya bersekolah, yang bisa saja dampak dari bencana tersebut mengganggu roda ekonomi mereka.

“Maka dengan adanya data-data yang valid, maka intervensi pemerintah akan lebih terarah. Termasuk juga di dalamnya, rumahnya, sekolah, dan anak-anak yang terdampak itu seberapa banyak,” tutur Kader Partai Demokrat ini.

Ia juga menyoroti potensi trauma yang dialami tenaga pendidik dan anak-anak korban bencana. Oleh sebab itu, pendataan yang akurat terhadap siswa terdampak dinilai penting agar pendekatan pemulihan psikologis dapat dilakukan secara tepat.

“Karena kita tahu juga anak-anak yang terdampak itu kan bisa saja mereka mengalami trauma. Maka ketika data-data anak-anak sekolah yang terdampak itu betul-betul didapatkan, maka pendekatan-pendekatan untuk mengubah atau me-healing terhadap psikologis mereka itu akan jauh lebih terarah,” ujarnya. 

Karenanya, Sabam menegaskan perlunya sinkronisasi dan verifikasi ulang terhadap data yang dihasilkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Ia menilai data tunggal yang telah diverifikasi menjadi dasar penting dalam penyampaian informasi kepada publik maupun pemerintah.

“Memang harus ada sinkronisasi data. Kan bisa saja data-data yang dihasilkan oleh KL (Kementerian/Lembaga) lain itu kan perlu diverifikasi ulang. Karena bisa saja terjadi overlapping, maka dibutuhkan ada semacam validasi data. Maka data tunggal itu adalah menurut saya itu data yang memang betul-betul harus diverifikasi, sehingga itulah data-data yang benar yang akan disampaikan ke publik termasuk juga kepada pemerintah seperti itu,” ucap Sabam.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Sabam menegaskan bahwa seluruh program yang menggunakan keuangan negara harus diawasi agar output-nya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Dan sekali lagi kami berharap bahwa kerja-kerja itu menjadi bahagian dari moto kita semua, termasuk di dalamnya BPS untuk menghasilkan data yang betul-betul akurat. Kita harus mengawasi seluruh kegiatan yang didasari oleh keuangan, oleh uang negara, uang rakyat. Uang yang betul-betul harus outputnya sesuai dengan KPI yang disampaikan,” kata dia. (*)